NGO Anggap Revisi UU MD 3 Bungkam Hak Kritik Masyarakat Pada Legislator

52
Ketua Yayasan Peduli Bangsa Awaluddin Adil dan Ketua Kopel Sinjai Rudi (Ist)

SULSELSATU.com, SINJAI – Koalisi LSM dari Yayasan Peduli Bangsa dan Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sinjai mengkritisi dan menolak Undang-Undang MD 3 yang telah direvisi.

Ketua Yayasan Peduli Bangsa Awaluddin Adil menganggap, hasil revisi UU MD 3 mematikan bahwa masyarakat telah dikibuli.

“Kalau itu yang diterapkan, maka saya akan menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat agar tidak usah memilih pada Pileg nanti karena tidak ada artinya ketika dia duduk di DPR lantas tidak mendengarkan keluhan dan kritikan, ini tentunya merusak tatanan moral kenegaraan,” kata Awal, Kamis (15/2/2018).

Sementara itu, Ketua Kopel Sinjai Rudi mengatakan, langkah yang telah dibuat oleh Anggota DPR terkait UU tersebut secara pasti telah mematikan demokrasi.

NGO Anggap Revisi UU MD 3 Bungkam Hak Kritik Masyarakat Pada Legislator 1

“Ini sama halnya memperkosa hak-hak masyarakat, tidak ada gunanya memilih perwakilan kita untuk duduk di parlemen sana jika hak suara untuk bebas berpendapat yang telah diatur oleh Undang-Undang telah dibatasi,” kata Rudi.

“Jadi seenaknya saja Anggota DPR berbuat sewenang-wenang dan jika ini berlaku maka akan ada korupsi besar-besaran,” sambungnya.

Rudi menambahkan, pada pasal 122 (k) sejatinya tidak demikian hadir redaksinya, tersirat tupoksi dari MKD berubah dari pengontrol anggota dewan menjadi eksekutor masyarakat yang mengkritisi kinerja anggota DPR sendiri.

Penulis: Andi Irfan Arjuna
Editor: Hendra Wijaya

NGO Anggap Revisi UU MD 3 Bungkam Hak Kritik Masyarakat Pada Legislator 2

Rekomendasi Berita

Baca Juga