Ribuan Honorer Disdik Belum Digaji

4
Ilustrasi. (INT)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sebanyak 2.328 orang pegawai kontrak di lingkup Dinas Pendidikan Kota Makassar, terhitung sejak Januari hingga Maret lalu, belum juga menerima hak mereka dalam bentuk gaji. Ke 2.328 orang pegawai kontrak kerja waktu terbatas ini terdiri dari tenaga guru dan administrasi di lingkup Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar, Hasbi, membenarkan, jika saat ini ribuan tenaga honorer/kontrak di instansi tersebut hingga Maret 2018 belum terbayarkan.

Kondisi tersebut diakibatkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yakni dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran, sempat terkendala pasca penahanan kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar, Erwin Haiya.

“Iyya memang belum terbayarkan untuk periode Januari – Maret 2018. Itu karena DPA nya belum ada sejak pak Erwin ditahan,” ujarnya, saat dihubungi akhir pekan lalu.

Namun, persoalan tersebut dikatakannya telah clear dan proses pencairannya sementara diproses, setelah posisi kepala BPKA telah diisi oleh pejabat yang baru ditunjuk oleh Plt Walikota Makassar, Syamsu Rizal.

“Tapi sudah tidak ada masalah, kan sudah ada pelaksana yang ditunjuk. Jadi DPAnya sudah ada dan sudah kita ajukan, sementara diproses di pimpinan,” lanjutnya.

Adapun mengenai target pembayaran ribuan tenaga honorer tersebut, dirinya mengaku belum bisa memberikan target pasti kapan pembayarannya bisa dilakukan lantaran proses pencairannya bukan menjadi kerja-kerja di Dinas Pendidikan.

“Yang jelas kita sudah ajukan, kalau target saya tidak bisa katakan kepastiannya karena prosesnya itu tidak di kita, tapi ada di BPKA,” tandasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali, menyayangkan keterlambatan pembayaran gaji honorer, utamanya para guru yang hingga kini belum ada kepastian. Dirinya pun mengaku jika hal tersebut bisa jadi diakibatkan Pemerintah Kota Makassar di bawah kendali Plt Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal, belum bisa memaksimalkan kerja-kerja yang mana yang musti diprioritaskan.

“Itukan terjadi pasca kepala BPKA ditahan. Harusnya Plt wali kota sudah tahu mana yang harus diprioritaskan mana yang tidak. Ujung-ujungnya yang korban honorer kita. Kasihan mereka sudah 3 bulan tidak dibayar, padahal mereka kan juga butuh biaya hidup,” kesal legislator asal Demokrat ini.

Menurutnya, Plt Wali Kota Makassar harus sudah mengantisipasi hal tersebut, mengingat pembayaran gaji honorer tidak hanya terjadi di Disdik Kota Makassar, namun juga terjadi pada sejumlah SKPD lainnya di lingkup Pemkot Makassar.

“Saya kira kalau saja Pak Danny tidak sedang cuti, persoalan ini tidak ada karena memang beliau itu perhatikan hal-hal seperti itu. Jadi Plt sekarang setidaknya harus bisa menyamai kerja-kerja wali kota yang sedang cuti ini,” harapnya.

Bahkan, Ara meminta agar Plt Walikota mengesampingkan terlebih dahulu kepentingan-kepentingan politik yang melekat pada dirinya, sehingga bisa lebih fokus bekerja dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Kalau saya plt fokus saja bekerja, kesampingkan dulu kepentingan politik yang ada. Karena kalau ini dibiarkan bisa jadi ini akan menimbulkan kesan ada kepentingan politik yang bermain. Sehingga gaji honorer ditahan-tahan,” kata Ketua Demokrat Makassar ini.

Penulis: Mawar A. Pasakai
Editor: Awang Darmawan

Ribuan Honorer Disdik Belum Digaji 1

Rekomendasi Berita

Baca Juga