Revisi Perda Retribusi Jasa Usaha Bisa Dongkrak PAD Sulsel Hingga Rp24 Miliar

70
Img 20180516 Wa0010
Penjabat Sekprov Sulsel Tauto Tanaranggina memberikan sambutan pada Workshop Pemantapan dan Sinkronisasi Ranperda Retribusi Jasa Usaha di Hotel Clarion, Makassar, Rabu (16/5/2018). (Ist)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Penjabat Sekprov Sulsel, Tautoto Tanaranggina menyebut, ada beberapa potensi pendapatan yang bisa diperoleh Sulsel jika Perda Retribusi Jasa Usaha direvisi.

Salah satunya dengan bertambahnya aset pemprov yang belum diatur secara tegas dalam Perda Nomor 1 tahun 2012. Seperti pengelolaan rumah susun pada jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan penyadapan getah pinus pada jenis Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

“Penambahan kewenangan dan aset tersebut merupakan amanat bagi pemda yang perlu diakomodir dalam peraturan daerah agar dapat dilakukan pemungutan retribusi secara sah,” kata Tauto, dalam Workshop Pemantapan dan Sinkronisasi Ranperda tentang perubahan atas Perda No 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, di Hotel Clarion, Makassar, Selasa (16/5/2018).

Baca juga: Pemprov Sulsel Revisi Perda Retribusi Jasa Usaha

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 ayat (1) bahwa retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah. “Potensi pendapatan Rp18 miliar bisa naik menjadi Rp24 miliar, termasuk dari getah pinus. Perda ini kemudian di dorong ke DPRD, prosesnya memakan waktu dua bulan, tetapi kita berharap tahun ini,” ujarnya.

Baca juga: DPRD Sulsel Godok Ranperda Perlindungan Karts Maros-Pangkep, Ini Tanggapan Pemprov

Pemerintah kata Tauto, berharap dengan adanya perubahan pada perda retribusi ini akan lebih meningkatkan peran retribusi daerah terhadap Sulsel.

Baca juga: Ini Tanggapan Pemprov Atas Ranperda Karts Maros-Pangkep yang Diusulkan DPRD Sulsel

“Pada masa yang akan datang, diharapkan retribusi daerah dapat berperan lebih besar, karena tingginya penerimaan retribusi dapat menjadi salah satu indikator kualitas dan kuantitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, serta persepsi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah,” harapnya.

Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan kerja sama dari semua pihak. Khususnya dari pengelola retribusi itu sendiri untuk menciptakan penyelenggaraan pelayanan yang profesionalitas, transparansi dan akuntabel.

“Hal ini berarti, selain berupaya untuk terus meningkatkan jenis dan kualitas pelayanan, kita juga harus lebih bekerja keras, lebih berdedikasi, lebih jujur, lebih ikhlas dan lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Penulis: Asrhawi Muin
Editor: Hendra Wijaya

Revisi Perda Retribusi Jasa Usaha Bisa Dongkrak PAD Sulsel Hingga Rp24 Miliar 1

Rekomendasi Berita

Baca Juga