Panwaslu Jeneponto Wanti-wanti Kandidat yang Kampanye di Masjid, Ini Ancamannya

331
Img 20180516 Wa0031
Rapat koordinasi yang dilakukan Panwaslu Jeneponto dengan sejumlah pihak di Sekretariat Panwaslu Jeneponto, Rabu (16/5/2018). (Ist)

SULSELSATU.com, JENEPONTO – Ketua Panwaslu Jeneponto, Saiful mewanti-wanti para kandidat di Pilkada Jeneponto untuk tidak menjadikan sarana ibadah sebagai kepentingan kampanye.

Bahkan panwaslu mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawasi Pilkada Jeneponto apalagi dalam momentum bulan suci Ramadan.

Hal ini terkuak saat Panwaslu Jeneponto melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan parpol, perwakilan pasangan calon dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jeneponto, di Sekretariat Panwaslu, Rabu (16/5/2018).

“Menyambut bulan suci Ramadan, hari ini kita menggelar Rakor dengan mengundang beberapa ormasi Islam, kami juga mengundang pimpinan parpol dan ketua tim kampanye paslon bupati,” kata Ketua Panwaslu Jeneponto, Saiful.

Tujuan digelarnya kegiatan ini, kata Saiful dalam rangka menyamakan pemahaman terkait dengan pengawasan di bulan suci Ramadaan. Pasalnya, ada beberapa poin larangan yang harus dipanuhi oleh pasangan calon.

“Tentunya kita tidak ingin menodai kesucian bulan suci Ramadan hal hal yang tidak dibenarkan,” kata Saiful.

Dia juga menyampaikan ke para pimpinan parta pokitik dan tim pasangan calon agar tidak menggunakan sarana ibadah (masjid) untuk kampanye baik kepentingan pilkada 2018 dan pemilu 2019.

“Pemberian sumbangan ke masjid, pemberian alat-alat salat itu dibolehkan sepanjang itu atas nama pribadi dan tidak ada unsur kampanye di dalamnya, misalnya ada ajakan pilih si A, dan ada atribut partai,” ujarnya.

Saiful menjelaskan, dalam undang-undang pilkada, melarang setiap orang untuk menggunakan rumah ibadah jadi tempat kampanye. Kalau itu dilakukan maka sangksinya, pidana penjara.

“Terhadap pasangan calon misalnya, selain sangksi pidana, terbukti membagi-bagikan sesuatu dan ada unsur kampanye di dalamnya itu dapat dikategorikan sebagai money politik, jadi sanksinya, selain pidana, kalau itu dilakukan secara terstruktur, sistimasik dan massif maka itu dapat berdampak diskualifikasi sebagai peserta pemilu,” jelas Saiful.

Penulis: Dedi
Editor: Hendra Wijaya

Video Pilihan