Ganti Rugi Lahan Bendungan Pamukkulu Tak Jelas, Warga Segel Kantor BPN Takalar

80
  • 3
    Shares
Img 20180709 113728 (1)
Massa menyegel Kantor BPN Takalar sekaitan ganti rugi lahan pada pembangunan Bendungan Pamukkulu, Takalar. (Sulselsatu/Reni Kamaruddin)
iklan-sulselsatu-sumarsono

SULSELSATU.com, TAKALAR – Warga Dusun Pamukkulu, Desa Kale Komara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, kembali melakukan aksi unjuk rasa terkait ganti rugi lahan pembangunan Bendungan Pamukkulu di Kantor BPN Takalar, Senin (9/7/2018).

Warga menganggap ganti rugi lahan pembangunan Bendungan Pamukkulu tidak sesuai dengan keinginan warga. Sejauh ini tidak ada kejelasan harga lahan per meter yang telah dinilai tim apraisal.

Seperti diketahui, rencana pembangunan Bendungan Pamukkulu seluas 640 hektare. Dananya bersumber dari APBD dan APBN sebesar Rp1,7 triliun dan dikerjakan PT Nindya Karya dan PT Wijaya Karya.

Pembayaran tahap pertama sebanyak 93 bidang tanah dilakukan BPN melalui musyawarah ganti rugi lahan pada 31 Mei 2018 yang lalu, namun warga menganggap tim apraisal tidak transaparan sekaitan dengan penilaian harga tanah per meternya disertai dengan tanaman di dalamnya.

Hal ini memicu reaksi keras dari warga dan menolak harga yang diberikan oleh BPN, warga kemudian melakukan negosiasi kepada pihak BPN untuk membatalkan keputusan musyawarah tersebut. Namun, pertemuan antara warga dan BPN tidak menemukan hasil.

Hal inilah yang memicu reaksi warga hingga melakukan aksi unjuk rasa yang berujung pada penyegelan kantor BPN hari ini, warga mengancam tidak akan membuka segel hingga BPN bersedia menemui warga dan membatalkan keputusan musyawarah tersebut.

“Rakyat Kalekommara akan terus bersikeras selama tuntutan harga yang di tawarkan tidak disepakati. Dan untuk DPRD Takalar harus memperlihatkan ketegasannya sebagai wakil rakyat, kehadiran massa demonstran di kantor BPN dan DPRD hanya menginginkan agar ketua BPN dan instansi terkait, harus hadir dan menganulir hasil musyawarah pada 31 Mei 2018. Karena masyarakat Kalekommara menolak tawaran harga 2,800 rupiah per meter,” kata juru bicara aksi, Muh. Hidayat Asbar.

Asbar melanjutkan bahwa sikap ketua BPN yang tidak hadir di kantornya pada saat aksi, mempertegas bahwa ada hal yang disembunyikan pada masalah ini.

“Musyawarah yang di lakukan antara pihak BPN dan masyarakat Kalekommara pada tanggal 31 Mei 2018 dengan tegas ditolak dan harus dianulir karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat Kalekommara. Tindakan pemerintah daerah dalam hal ini semua instansi yang bertanggung jawab di Takalar tidak becus dan tidak adil menangani tuntutan rakyat,” ujarnya.

Penulis: Reni Kamaruddin
Editor: Hendra Wijaya