ISD Berharap MK Kabulkan Pengujian UU Pemilu

147
  • 1
    Share
Img 20180722 Wa0027

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan terkait pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Senin (23/07) di Jakarta.

Pengujian tersebut terkait dengan Pasal 52 ayat (1) yang mengatur jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak tiga orang.

Menanggapi hal tersebut peneliti Institute for Social and Democracy (ISD), Masmulyadi berharap bahwa MK memutuskan perkara tersebut dengan seadil-adilnya.

Menurut dia, dengan jumlah anggota PPK yang tiga orang beban kerja pasti menumpuk karena adanya keserentakan antara Pemilihan Anggota DPR/DPD/DPRD dengan Presiden dan Wakil Presiden.

“Kami berharap MK mempertimbangkan beban kerja teman-teman PPK yang berat. Dengan mengabulkan permohonan pengujian tersebut artinya ada peluang penambahan anggota PPK seperti yang selama ini yaitu lima orang disetiap kecamatan” jelas mantan Anggota KPU Kepulauan Selayar ini.

Masmulyadi mengatakan bahwa dengan keserentakan pemilihan antara anggota parlemen dan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) berkonsekuensi terhadap pekerjaan Penyelenggara Pemilu yang berat dengan tahapan yang ketat. Sementara publik mengharapkan kinerja Penyelenggara Pemilu semakin berkualitas dan profesional.

“Pemilihan dengan lima kotak suara (DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Presiden dan Wakil Presiden) pasti membutuhkan sumber daya Penyelenggara Pemilu yang profesional mengingat beban kerja yang berat. Apa lagi di Indonesia Timur, geografisnya luas dan memiliki karakteristik yang beragam; gunung, laut dan pedalaman. Sehingga dengan anggota PPK yang lima orang dapat saling mendukung dan bekerja secara profesional sebagai tim work” papar alumni UGM Yogyakarta ini.

Editor: Awang Darmawan

ISD Berharap MK Kabulkan Pengujian UU Pemilu 1

Rekomendasi Berita

Baca Juga