Jelang Putusan Sengketa Tanahnya, Warga Bara-Baraya Desak Hakim untuk Indpenden

  • 4
    Shares
Img 20180723 Wa0058 (2)
Warga Bara-Baraya di depan Monumen Mandala sebelum bertolak ke PN Makassar. (Ist)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar akan memutuskan kasus sengketa tanah warga Bara-Baraya dengan Kodam XIV Hasanuddin pada Selasa (24/7/2018) besok.

Seperti diketahui, penentuan sengketa tanah tersebut telah lama menjadi polemik bagi kedua pihak.

Warga Bara-Baraya yang tanahnya digugat oleh Nurdin Dg Nombong dan Kodam XIV Hasanuddin, mendatangi PN Makassar. Mereka meminta dengan tegas kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sengketa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan.

“Majelis hakim jangan terpengaruh oleh pihak-pihak yang ingin mempengaruhi independensi serta harkat dan martabat hakim. Kami juga meminta hakim tidak ragu memberikan keadilan kepada warga Bara-Baraya,” kata Heri, koordinator aksi Aliansi Bara-Baraya Bersatu di Pengadilan Negeri Makassar, Senin (23/7/2018).

Heri mengklaim bahwa tanah warga Bara-Baraya yang diklaim TNI-AD sebagai tanah okupasi asrama TNI itu, tidak terbukti sebagaimana dalam fakta persidangan.

Dari keterangan para saksi, warga Bara-Baraya telah tinggal di atas tanah sengketa sejak tahun 1960-an berdasarkan kepemilikan surat-surat yang sah seperti Akta Jual Beli (AJB), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Tanah sengketa tidak pernah dikuasai oleh Kodam XIV Hasanuddin, baik digunakan untuk penempatan barak TNI maupun fasilitus umum TNI,” imbuhnya.

Heri juga mengklaim letak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4 atas nama Moedhinong Dg. Matika yang menjadi dasar gugatan penggugat sangat tidak jelas, karena penggugat tidak mampu menunjukkan letak batas-batas SHM tersebut baik dalam pembuktian selama persidangan, maupun dalam sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa.

“Tanah yang disengketakan salah objek. Sejak awal Nurdin Dg. Nombong bersama Kodam XIV Hasanuddin secara sewenang-wenang ingin menggusur paksa warga Bara-Baraya dari tanah yang mereka kuasai secara sah menurut hukum,” pungkasnya.

Diketahui, aksi yang dilakukan dipelataran PN ini langsung ditemui humas pengadilan, Doddy Hendrasakti. Ia menjamin bahwa pengadilan akan memutuskan perkara sengketa tanah itu secara adil dan profesional.

Penulis: Hermawan Mappiwali
Editor: Hendra Wijaya