Mewujudkan Kota/Kabupaten Layak Anak

187
  • 7
    Shares
Ulfah
Ulfah Mawardi. (Dok. Pribadi)

SULSELSATU.com – Hari ini Senin, 23 Juli 2018, kita peringati sebagai Hari Anak Nasional. Meski peringatan hari anak di setiap negara berbeda-beda, namun pemaknaannya hampir sama yakni upaya mewujudkan lingkungan yang baik dan layak untuk tumbuh kembang anak. Kehadiran anak sebagai anugerah dan amanah dari Allah SWT harus menjadi perhatian khusus karena anak merupakan generasi penerus estafet kepemimpinan ummat dan bangsa.

Bagaimana mewujudkan lingkungan yang ramah anak khususnya Kabupaten/Kota layak anak (KLA)?

Sebenarnya sudah ada kebijakan pemerintah terkait bagaimana mewujudkan kota/kabupaten layak anak, yakni pada peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Permen PPPA) No. 11, 12 dan 13 tahun 2011. Permen PPPA No 11 menerangkan tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, kemudian No 12 menerangkan tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak, terakhir Permen PPPA No. 13 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Permen ini adalah satu kesatuan sebagai panduan mewujudkan Kota/Kabupaten Layak Anak. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Jika kita khususnya pemerintah memahami dan memiliki komitmen menerapkan ketiga permen tersebut saya pikir, cita-cita mewujudkan Kota/Kabupaten Layak Anak dapat terwujud.

Faktanya, implementasi kebijakan Kota Ramah Anak masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini dapat kita lihat dari arah kebijakan pemerintah Kota/Kabupaten masih terfokus pada bidang ekonomi, politik dan infrastruktur. Kebijakan terkait menghadirkan lingkungan yang ramah anak baik di tingkat kota/kabupaten maupun RT/RW belum optimal tercapai. Hal ini dapat dilihat masih jarangnya kita menemukan tempat bermain gratis misalnya ayunan, perosotan, dan permainan edukatif di tengah-tengah kota/kabupaten yang gratis dan layak. Orang tua masih bergantung pada tempat bermain yang disediakan pusat-pusat perbelanjaan atau tempat wisata yang hanya terjangkau masyarakat menengah ke atas. Sehingga anak dengan tingkat ekonomi rendah waktu luang digunakan di rumah dengan nonton dan main gadget yang dampaknya sangat buruk bagi tumbuh kembang anak.

Mewujudkan hak-hak anak memang tidaklah sederhana. Perlu adanya pemahaman, komitmen dan kesadaran seluruh komponen bangsa, baik eksekutif, legislatif, pelaku usaha dan kita sebagai warga masyarakat hadir terlibat di dalamnya.

Olehnya itu, di Hari Anak Nasional ini mari kita bahu membahu, bekerja sama, untuk mewujudkan Kota/Kabupaten Ramah Anak dengan indikator sebagaimana tertuang dalam Permen PPPA No.12 tahun 2011 yakni 1) Terpenuhinya hak sipil dan kebebasan anak, 2) Terpenuhinya lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative bagi anak 3) Terpenuhinya kesehatan dasar dan kesejahteraan anak; 4) Terpenuhinya pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya anak; serta 5) Adanya perlindungan khusus untuk Anak. Semoga segala ikhtiar kita adalah ibadah sebagai upaya menyelamatkan anak bangsa dan generasi Indonesia.

Oleh:
Ulfah Mawardi
Dosen Unismuh Makassar
Ketua Litbang PP Baitul Muslimin Indonesia

Editor: Awang Darmawan

Terpopuler