Dialog dengan Presiden, Ini yang Diminta Walikota Palopo

78
  • 1
    Share
Arwien Jokowi
Pj Walikota Palopo, Andi Arwien Aziz bersama Presiden Joko Widodo. (IST)

SULSELSATU.com, PALOPO – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menggelar Dialog langsung bersama Presiden Republik Indonesia (RI) yang dilaksanakan di Istana Kepresidenan Bogor, Jalan Ir. H. Juanda No. 1 Bogor. Jawa Barat, Senin (23/7/2018) kemarin.

Penjabat (Pj) Walikota Palopo Andi Arwien Azis S.STP. yang turut hadir pada dialog tersebut saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut di hadiri langsung Presiden RI, Joko Widodo.

Para Walikota se-Indonesia yang tergabung dalam APEKSI diberi kesempatan untuk berdialog langsung dengan Presiden Joko Widodo terkait hal-hal yang berhubungan dengan daerah dan program kerja APEKSI. Termasuk dirinya dengan Bapak Presiden RI.

Dalam pertemuan itu Andi Arwien menyampaikan sejumlah harapan dan aspirasi pembangunan secara langsung kepada Joko Widodo. Salah satunya, yaitu perlunya pembangunan Rice Processing Unit (RPU) di Kota Palopo karena produksi beras di kota Palopo dan Tana Luwu perlu dikelola di kota Palopo.

“Sebab selama ini hasil panen sawah Kota Palopo cukup melimpah sehingga dengan dibangunnya RPU di Palopo akan membuat harga beras tidak melambung tinggi,” ungkap Andi Arwien di hadapan Presiden.

Ia juga menyampaikan kalau selama ini tidak sedikit produksi gabah asal Palopo harus dikirim diolah di luar daerah dan setelah itu dijual kembali ke Palopo dalam bentuk beras yang tentunya harganya sudah berubah, sehingga memicu terjadinya inflasi.

“Karena itu pembangunan RPU sangat dibutuhkan dan jika hal itu dapat terealisasi maka Palopo dapat mengukuhkan diri sebagai salah satu penyandang padi di Tana Luwu.” jelas Andi Arwien.

Usai menyampaikan hal tersebut, menurut Andi Arwien, Presiden meyakinkan dirinya bahwa usulannya akan segera direalisasikan pada tahun 2019.

Lanjut Andi Arwien, sesuai arahan Jokowi, agar kiranya kepala daerah dapat mengutamakan alokasi modal pembangunan dalam APBD masing-masing dibanding alokasi biaya aparatur. Dengan dikedepankannya alokasi modal pembangunan diharapkan dapat menyentuh kepentingan masyarakat.

“Harapan presiden sangat jelas dimana sebisa mungkin biaya aparatur diupayakan tidak lebih 50 persen dari total APBD,” jelas Andi Arwien.

Pada kesempatan itu juga Presiden memberi kabar baik bagi seluruh Walikota se-Indonesia bahwa pada pekan depan akan diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang alokasi belanja operasional kepala daerah antara kisaran Rp 100 – 200 juta per bulan. Hal tersebut guna menunjang operasional para Walikota sehingga tidak lagi menganggu pos keuangan lainnya yang dapat berdampak pada kerugian keuangan daerah.

“Biaya operasional bagi walikota tersebut rencananya 75% akan direalisasikan pada bulan depan tersebut diberikan dalam bentuk lumpsum sehingga proses pertanggung jawabannya relativ mudah,” kata Arwien.

Pada dialog tersebut, dibagi atas 3 sesi yakni mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 17 WIB. Walikota Palopo masuk dalam sesi ke-3 yang tergabung dengan Walikota Ternate, Serang, Tangeran Selatan, Bima dan Walikota Parepare

Selain Joko Widodo, turut hadir Menteri Sekretaris Negara Bapak Menteri Dalam Negeri RI dan para pejabat negara lainnya serta Walikota se-Indonesia

Penulis: Herianto
Editor: Awang Darmawan