1.305 TK Non ASN di Mamasa Kini Diberi Perlindungan Jaminan Sosial

52
  • 1
    Share
Guru Tk

SULSELSATU.com, MAMASA – Sebagai wujud kepedulian terhadap Tenaga Kerja (TK) non ASN, Pemda Mamasa meneken penandatanganan MoU bersama BPJS Ketenagakerjaan dalam Rapat Koordinasi Kerjasama Operasional (KSO) di Ruang Pola Kantor Bupati Mamasa, Selasa, (24/07/2018).

Penandatanganan ini dihadiri antara lain, Bupati Mamasa Ramlan Badawi, Wakil Bupati Mamasa Bonggalangi, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis (KCP) Mamasa Rahmatia Arsad, sejumlah asisten pada Setda Mamasa, pimpinan OPD dan sejumlah pejabat eselon tiga lingkup Pemkab Mamasa serta undangan dari sejumlah instansi lainnya.

Bupati Mamasa, Ramlan Badawi mengatakan Pemda Mamasa secara bertahap telah menganggarkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1.305 Non ASN untuk mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK).

Lanjut Bupati Ramlan, dalam era pembangunan dewasa ini, persoalan ketenagakerjaan semakin mencuat ke permukaan menyangkut masalah perluasan lapangan kerja maupun di bidang perlindungan ketenagakerjaan untuk memberikan kepastian terhadap kesejahteraan Tenaga Kerja (TK) dan keluarganya.

Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan KCP Mamasa, Rahmatia Arsad mengatakan, kegiatan ini dalam upaya peningkatan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan terhadap Non PNS dan Aparat Desa sebagai wujud pelaksanaan UU RI Nomor 24 Tahun 2011.

Terkait dengan besaran iuran dari 1.305 Tenaga kerja Non PNS yang dilindungi Pemda Kabupaten Mamasa, Pemda menganggarkan Rp 12.000 x 1.305 TK = Rp 15.660.000,- per bulan atau Rp 187.920.000 per tahun.

Pada kesempatan ini, BPJS Ketenagakerjaan KCP Mamasa juga melakukan penandatanganan MoU dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pelaksanaan Kewajiban Kepesertaan Program BPJS ketenagakerjaan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta penandatanganan MoU dengan RSUD Kondosapata tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi peserta BPJS ketenagakerjaan.

Penulis: Asrhawi Muin
Editor: Awang Darmawan

Rekomendasi Berita

Baca Juga