Komisi III DPR RI Nilai Penegak Hukum di Sulsel Masih Lemah

89
  • 2
    Shares
Img 20180730 134837
Kunjungan kerja Komisi III DPR RI di Kejati Sulsel. (Sulselsatu/Hermawan Mappiwali)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (30/7/2018). Kunjungan ini untuk mengevaluasi penegakan hukum di Sulsel.

Kunjungan rombongan Komisi III DPR RI tersebut dilakukan di gedung Kejati Sulsel yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III, Desmond Junaidi Mahesa bersama Anggota Komisi III dari Fraksi NasDem, Akbar Faisal.

Hadir juga Kapolda Sulsel Irjen Pol Umar Septono Septiadi, Kajati Sulsel Tarmidzi, Kepala BNN Sulsel Brigjen Pol Mardi Rukmianto, dan Kepala Kemenkumham Sulsel Imam Suyudi.

Usai reses, Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, bahwa ada sejumlah aspek yang menjadi titik kelemahan para penegak hukum di Sulawesi Selatan, di antaranya titik koordinasi dengan pemerintah daerah.

Akibatnya, kelemahan koordinasi tersebut dinilai berimbas pada meningkatnya pertumbuhan kejahatan. Desmond sendiri mengambil contoh kasus dari penanganan kejahatan narkoba, ia menilai koordinasi penegak hukum dengan pemerintah kota Parepare sangat lemah.

“Kita harus melihat bahwa lubang-lubang tikus masuk dari Parepare ada narkoba yang dilarutkan, di pelabuhan-pelabuhan tidak terdeteksi dengan baik,” ujar Desmond.

“Jadi kita melihat tidak ada semangat saling berkoordinasi dengan baik antara BNN, Polda, hakim, Kejaksaan, untuk melihat ini secara lebih jernih dalam bidang narkoba, begitu juga dengan bidang-bidang lain,” tambah Desmond.

Namun Desmond mengaku, ada sejumlah kekurangan mendasar lainnya, yakni tekhnologi institusi penegakan hukum yanh dinilai belum memadai.

Penulis: Hermawan Mappiwali
Editor: Hendra Wijaya

Terpopuler