KPK Panggil Dirut PT PJB Terkait Kasus Suap Proyek PLTU Riau

39
  • 4
    Shares
Iwan Agung Firstantara
Iwan Agung Firstantara (IST)

SULSELSATU.com, JAKARTA – KPK memanggil Direktur Utama PT Pembangkit Jawa Bali (PT PJB) Iwan Agung Firstantara dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1. Iwan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih.

“Yang bersangkutan (Iwan) kita periksa sebagai saksi untuk tersangka EMS (Eni Maulani Saragih),” ujar Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati dikutip dari kumparan, saat dikonfirmasi, Senin (30/7).

Diketahui PT PJB merupakan pemimpin konsorsium pembangunan PLTU Riau-1. Konsorsium tersebut juga terdiri atas China Huadian Enginerring Co, Ltd (CHEC), PT Samantaka Batu Bara (anak usaha Blackgold), dan PT PLN Batu Bara (PLN BB)

Tak hanya Iwan yang akan diperiksa pada hari ini, Senin (30/7). KPK juga memanggil satu saksi lain yang akan diperiksa untuk tersangka Eni serta empat tersangka lain untuk tersangka pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo.

Satu saksi yang diperiksa untuk Eni yakni Wang Kun selaku karyawan dari PT China Huadian Engineering Indonesia. Adapun empat saksi yang diperiksa untuk Johannes yakni Lukman Hakim selaku swasta, Nur Faizah Ernawati selaku ibu rumah tangga, Rudi Herlambang selaku Direktur Utama PT Samantaka Batubara, dan Henky Heru Basudewo selaku Direktur Pengembangan dan Niaga PT PJB.

Diketahui kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Eni. Dalam operasi tersebut, Eni yang merupakan kader Partai Golkar itu diduga menerima suap Rp 4,8 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo. KPK menduga uang itu merupakan suap terkait pembangunan PLTU Riau-1.

Eni diduga memengaruhi manajemen PLN agar Blackgold ikut dalam proyek PLTU Riau-1. Meski sebagai anggota DPR tak punya kewenangan dalam proses pengadaan pembangkit listrik di PLN, Eni diduga memiliki pengaruh.

Sebagai penerima suap, Eni dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Editor : Agung Hidayat