Rekanan Akui Pengadaan ATK dan Makan Minum di Pemkot Fiktif

44
Sidang Kasus
Sidang kasus korupsi pengadaan ATK dan makan minum Pemkot Makassar di PN Makassar, Selasa (31/7/2018) malam. (Sulselsatu/Hermawan Mappiwali)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan dua orang saksi pada sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan ATK dan makan minum di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Seperti diketahui, kasus tersebut menjerat eks Kepala BPKAD Kota Makassar, Erwin Syafruddin Haija sebagai terdakwa tunggal.

Pantauan di lokasi, sidang yang digelar di ruang sidang Tipikor Pengadilan Negeri Makassar, itu berlangsung Selasa (31/7/2018) malam, yakni sejak pukul 20.34 Wita hingga pukul 21.02 Wita.

Dua orang saksi tersebut, yakni Direktur CV Wyata Praja, Supriati Hafid dan seorang saksi lainnya bernama Arham yang merupakan staf BPKAD Makassar.

Namun, di persidangan Arham dan Supriati berada di pihak yang sama, yakni sebagai pihak perusahaan CV Wyata Praja.

Dalam kesaksian keduanya, terungkap bahwa terpilihnya CV Wyata Praja sebagai pemenang tender dalam pengadaan ATK dan Makan Minum di lingkungan Pemkot menyalahi prosedur lantaran tidak melalui proses seleksi.

Arham mengaku bahwa terpilihnya CV Wyata Praja berdasarkan rekomendasi alias penunjukkan langsung.

Bahkan, menurut kesaksian Supriati, selaku direktur perusahaan, ia sebenarnya tidak pernah mengadakan ATK dan makan minum yang merupakan agenda rutin di Pemkot alias fiktif.

Fakta itu kemudian semakin menguat saat Arham mengaku diminta melakukan pencairan anggaran kegiatan pada tanggal 2 Januari 2018 silam, namun kegiatannya justru berlangsung pada bulan Desember 2017.

Menurut Arham, pencairan anggaran ia lakukan setelah salah seorang staf lainnya di BPKAD, Laode Nur Alam memerintahkan kepadanya agar mencairkan anggaran kegiatan pengadaan ATK serta makan minum tersebut.

“Pak Alam (Laode Nur Alam) menghubungi saya, berkasnya sudah selesai, katanya dananya sudah bisa cair,” ujar Arham di persidangan.

Arham pun diminta Laode Nur Alam mencairkan anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 313.315.161.00. Dari jumlah tersebut, Arham melakukan pemotongan sebesar 5 persen, sementara 95 persen diserahkan ke Laode Nur Alam.

Menurut Arham, potongan 5 persen tersebut adalah fee untuk dirinya dan Supriati sebagai pihak perusahaan. Arham juga mengaku telah mengembalikan fee 5 persen tersebut ke polisi saat diperiksa oleh penyidik Dit Reskrimsus Polda Sulsel.

Diketahui, sedianya jaksa dan hakim juga akan memeriksa keterangan empat saksi lainnya, termasuk Laode Nur Alam. Namun berdasarkan kesepakatan kuasa hukum terdakwa, hakim dan jaksa, sidang akan kembali digelar pada Senin pekan depan.

Penulis: Hermawan Mappiwali
Editor: Awang Darmawan