Wacana Penghapusan PR dari Sekolah, Ini Kata Ketua Komisi X DPR

36
  • 1
    Share
Img 20180730 Wa0050
Rombongan Komisi X DPR RI menerima cenderamata dari Pj Gubernur Sulsel, Sumarsono. (Ist)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih Wakil menilai, kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, untuk menghapus pekerjaan rumah (PR) bagi anak sekolah adalah kebijakan yang teramat buru-buru.

Menurut Fikri, jika memang kebijakan ini akan diterapkan maka harus dilakukan persiapan secara bertahap, salah satunya dengan kecukupan sarana dan prasarana edukasi.

“Andaikan PR mau dihilangkan, boleh saja ini sebagai wacana tapi kan berarti alat peraga edukasi kita di sekolah-sekolah cukup untuk memberikan pembelajaran sehingga anak tidak perlu pakai PR karena internalisasinya sudah kuat,” kata Fikri, dalam silaturahminya bersama Pj Gubernur Sulsel di Kantor Gubernur, Seni (30/7/2018).

Dia mengungkapkan, bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih terkendala dengan kelengkapan sarana dan prasarana edukasi. Sejauh ini, ada 1,8 juta ruang kelas di sekolah yang dinyatakan rusak.

‘Kalau memang kita mau kiblat ke Finlandia, maka sedikit demi sedikit kita harus memberikan sarana yang cukup untuk sekolah,” usulnya.

Sebelumnya, Mendikbud merencanakan satu kebijakan agar para siswa tidak lagi dibebani dengan pekerjaan rumah di sekolah.

Kebijakan ini merujuk pada sistem pendidikan di Finlandia, yang disebut-sebut sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Negara ini memang menerapkan aturan tanpa PR bagi siswa.

Penulis: Asrhawi Muin
Editor: Hendra Wijaya

Wacana Penghapusan PR dari Sekolah, Ini Kata Ketua Komisi X DPR 1

Rekomendasi Berita

Baca Juga