Disdukcapil Palopo Tak Berdaya, Jaringan Data Kependudukan Diputus Kemendagri

315
  • 14
    Shares
Img 20180731 103109
Tak seperti hari-hari biasanya, kantor Disdukcapil Kota Palopo tampak sepi. Jarigan data kependudukan di kantor ini diputus Kemendagri. (Sulselsatu/Herianto)

SULSELSATU.com, PALOPO – Palayanan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palopo ternyata lumpuh total.

Tidak hanya jaringan E-KTP yang terputus, namun semua jaringan data kependudukan di kantor ini diputus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dari pantauan Sulselsatu.com, Selasa (31/7/2018), tidak ada aktivitas berarti pada pelayanan di kantor ini. Tampak sebuah pengumuman bertuliskan “Mohon Maaf Jaringan Lagi Bermalasah”.

Pemutusan atau pembekuan jaringan pelayanan kependudukan di Disdukcapil Palopo merupakan imbas dari penggantian Kepala Disdukcapil yang sebelumnya dijabat Asir Mangopo digantikan Akram Risa.

Baca juga: Parah!, Jaringan E-KTP di Disdukcapil Palopo Diputus Kemendagri, Ini Masalahnya

Penggantian Asir Mangopo ke Akram Risa bersamaa dengan mutasi yang dilakukan Walikoto Palopo yang saat itu dijabat HM Judas Amir pada 11 Agustus 2017 lalu.

Akibat dari pembekuan jarignan ini membuat masyarakat Kota Palopo yang hendak mengurs Kartu Keluarga maupun Akta Kelahiran mengeluh.

Norma misalnya, warga Perumahan Hartako ini mengatakan, setiap pekan ia mendatangi Disdukcapil namun tidak dilayani akibat masalah ini. Padahal, dokumen kependudukan tersebut akan digunakan untuk keperluan penting.

“Tiap Minggu saya ke sini tetap saja tidak bisa dilayani, padahal berkas yang saya urus ini sangat penting,” keluh Norma.

Begitupun dengan Salma, warga Jalan Memet, yang hendak mengurus dokumen pindah domisili tidak bisa terlayani karena masalah jaringan ini.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil, Akram Risa mengakui bahwa pemutusan jaringan ini merupakan dampak dari mutasi yang dilakukan sebelumnya. Mutasi dilakukan tanpa persetujuan Kemendagri.

“Mutasi pejabat administrasi kependudukan harusnya ada persetujuan oleh Kemendagri, tapi ternyata tidak ada persetujuan maka dari itu Kemendagri melakukan pemutusan jaringan yang berdampak pada pengrusan berkas administarasi kepedudukan yang tidak bisa diakses,” ungkap Akram.

“Berdasarkan Pasal 2, menyebutkan bahwa Menteri berwenang mengakat dan memberhentikan pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota. Dan pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari (a) jabatan pimpinan tinggi pertama. (b) jabatan administrator dan (c) jabatan pengawas,” terang dia.

Penulis: Herianto
Editor: Hendra Wijaya

Terpopuler