BPJS Ketenagakerjaan Kumpulkan Pelaku Usaha di Sinjai, Ini yang Dibahas

38
  • 15
    Shares
Bpjs Ketenagakerjaan
Pertemuan BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Negeri Sinjai bersama pihak pemberi kerja atau pemilik badan usaha. (Sulselsatu/Andi Irfan Arjuna)

SULSELSATU.com, SINJAI – Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan pihak Kejaksaan Negeri Sinjai mengumpulkan para pemberi kerja maupun badan usaha di Kabupaten Sinjai di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai, Rabu (1/8/2018).

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sinjai, Delitha Sonde mengatakan, kegiatan ini merupakan tindaklanjut atas nota kesepahaman atau kontrak kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pihak Kejaksaan Negeri Sinjai untuk tahap pertama.

Selain itu, pihaknya juga mengundang pihak pemberi kerja atau pemilik usaha yang masuk kategori Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD).

“Ini merupakan bentuk tindaklanjut dari nota kesepahaman antara pihak Kejaksaan Negeri Sinjai dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara,” jelasnya.

Delitha menambahkan bahwa kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan bersifat normatif atau wajib yang akan berdampak secara langsung terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja dan rasa aman serta ketenangan dalam bekerja.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Noer Adi menyampaikan bahwa kegiatan pemanggilan ini ditujukan kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha yang wajib mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, namun belum mendaftarkan.

“Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan penjelasan kepada pihak pemberi kerja dan pihak badan usaha agar pemenuhan kewajiban untuk perlindungan keselamatan kerja bagi pekerjanya, baik di sektor formal maupun informal sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

bentuk kepatuhan bagi para pemberi kerja atau pihak badan usaha dalam memenuhi kewajibannya dalam memberikan perlindungan keselamatan kerja bagi pekerjanya, baik di sektor formal maupun informal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),” katanya.

Noer Adi menjelaskan bahwa tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Sinjai terkait hal ini adalah sebagai Jaksa Pengacara Negara yang berfungsi mewakili negara, dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan selaku pengemban amanah Undang-Undang dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, mediasi, sampai dengan berproses di pengadilan.

Oleh karena itu, Noer Adi menambahkan, bagi pemberi kerja atau pemilik badan usaha yang belum dipanggil dan belum mendaftarkan diri dan tenaga kerjanya akan dilakukan pemanggilan secara bertahap.

“Bagi pemberi kerja atau pemilik badan usaha yang melalaikan pemanggilan tersebut akan diberikan pemanggilan tahap II dan tahap III yang kemudian akan dilanjutkan kepada proses hukum yang berikutnya,” tegas Noer Adi.

Penulis: Andi Irfan Arjuna
Editor: Awang Darmawan