Dewan Soroti Praktik Pungli di Disdukcapil Makassar

138
  • 3
    Shares
Hamzah Hamid Daftar di Gerindra
Hamzah Hamid. (Sulselsatu/Asrul)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar menyoroti kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar.

Sorotan itu disampaikan dewan pasca sejumlah warga mengadukan masalah pelayanan e-KTP yang lama.

“Saya sudah menunggu dua tahun di kecamatan tapi sampai sekarang tidak diterbitkan e-KTP saya. Sampai kemarin saya ke Disdukcapil mereka katakan akan mengantarkan sendiri KTP tersebut, dengan syarat membayar ongkos sebesar Rp25 ribu dan itu saya disuruh menunggu tiga minggu. Sampai sekarang ini belum ada, mereka bilang mau cek dulu lah, belum ada,” ungkap warga Kecamatan Biringkanaya, Puspita Sari, Rabu (1/8/2018) kemarin.

Anggota Komisi D DPRD Makassar, Hamzah Hamid membenarkan keluhan warga soal tersebut.

“Saya mendengar itu tentu tidak heran lagi, karena hampir banyak warga yang mengalami itu. Tapi bagaimanapun seharusnya Bu Nielma (Kadisdukcapil) ini bisa menegur dan memperbaiki layanan ini, jangan ada unsur korupsi dalam pembuatan KTP ini, bisa pidana itu,” ujar Hamzah, Kamis (2/8/2018).

Ketua Fraksi PAN itu juga berjanji akan melakukan pengecekan langsung terhadap pelayanan Disdukcapil Makassar, yang dikatakan semrawut dan diduga melakukan pungli ke masyarakat.

“Kalau benar itu tentu kita bakal tindaki, pungli itu sudah jelas masuk pidana. Jangan main-main, kasian mereka sudah menunggu dan urus itu kiri kanan bertahun-tahun,” kata Hamzah.

Senada dengan Hamzah, Legislator Fraksi Demokrat Makassar, Basdir juga mempertanyakan kinerja dan pelayanan dari Disdukcapil Makassar yang banyak mendapat sorotan dan kritikan warga Kota Makassar.

“Disdukcapil ini ada apa? Warga kita ini sudah lama menunggu. Tiba pengurusan mereka dimintai sejumlah uang, saya secara tegas menyatakan staf atau pimpinan yang melakukan itu harus diganti atau kalau perlu pecat saja. Itu jelas melanggar dan dimutasi nanti, harusnya ada evaluasi untuk mereka, ada masyarakat yang dirugikan akibat lambatnya KTP mereka diterbitkan,” tuturnya.

“Kecuali blanko KTP tidak ada, mungkin wajar lama. Ini ada kok, kenapa lama pelayanannya. Kalau tidak sanggup yah bilang, kita ganti dengan orang yang sanggup,” tambah Basdir.

Penulis: Asrul
Editor: Awang Darmawan

Dewan Soroti Praktik Pungli di Disdukcapil Makassar 1

Rekomendasi Berita

Baca Juga