Jelang HUT Kemerdekaan, Sumarsono: Legiun Veteran Perlu Perhatian

26
  • 3
    Shares
Sumarsono
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono. (Sulselsatu/Asrhawi Muin)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Jelang peringatan HUT ke-73 Kemerdekaan RI di Sulsel, ternyata masih ada veteran perang yang belum mendapatkan perhatian.

Diketahui, Markas Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia MADA LVRI sudah tak dialiri listrik sejak 16 bulan terakhir dan menunggak tagihan serta fasilitas kantor tempat mereka bermarkas. Hal ini membuat pekerjaan para pengurus terhambat.

Kabar ini pun sampai di telinga Pj Gubernur Sulsel, Sumarsono. Dirinya menyatakan akan turut membantu mencarikan solusi.

Kendati demikian, kata dia, persoalan legiun veteran merupakan tanggung jawab utama dan kewenangan dari pemerintah pusat.

“Legiun veteran itu merupakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pusat ini ditangani oleh Kementerian Sosial. Jadi bukan tanggung jawab Gubernur (Pemprov), (merupakan) tanggungjawab Kementrian Sosial,” kata Sumarsono usai menghadiri Dies Natalis UNM Ke-57.

Soni, sapaan Sumarono, menambahkan, Legiun Veteran harus mendapat perhatian secara nasional oleh Kementerian Sosial. Meski begitu, kewenangan Pemprov juga tetap mengambil perhatian.

“Harapan saya, Kementerian Sosial dalam hal ini perlu memberikan juga perhatian penuh supaya kita bisa memberikan penghargaan kepada para veteran kita tidak hanya gedung bangunannya dan juga mengenai kehidupannya. Saya kira itu yang penting dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial,” sebutnya.

Kemudian sikap, Pemerintah Kabupaten-Kota dan Pemerintah Provinsi Sulsel ini sifatnya supporting (mendukung).

“Seperti untuk kebutuhan yang ada, kita pun juga memberikan beberapa waktu lalu hibah kepada Legium Veteran, jadi hibah bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Kalau dibutuhkan mendesak kita memberikan hibah selama itu ada proposalnya kepada Pemerintah Provinsi tetapi anggaran utama dari Kementerian Sosial,” paparnya.

Terkait masalah-masalah yang dihadapi, Sumarsono meminta agar pengurus terlebih dahulu melaporkan ke pemerintah pusat. Jika ditemukan kendala, bisa melaporkan ke Gubernur.

“Pengurus itu yang harus mengurus ke sana, kalau ada masalah baru kemudian lapor gubernur, apa yang perlu dibantu,” ujarnya.

Penulis: Asrhawi Muin
Editor: Awang Darmawan

Rekomendasi Berita

Baca Juga