Soal Perdik Baru, BPJS Tetap Akomodir Pelayanan Katarak, Persalinan dan Rehabilitasi Medik

86
  • 2
    Shares
ilustrasi-bpjs-kesehatan1
Ilustrasi (Int)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sejumlah kebijakan Badan Penyelenggaran Jaminan Kesehatan (BPJS) baru-baru ini berpolemik.

Ada tiga hal yang dianggap masyarakat ganjil dengan aturan baru yang dibuat BPJS dengan tidak mengakomodir operasi mata katarak, persalinan dan rehabilitasi medik.

Kebijakan tersebut tertuang dalam tiga Peraturan Direktur (Perdir) BPJS Kesehatan. Pertama, jaminan pelayanan kesehatan nomor 2 Tahun 2018 tentang penjaminan pelayanan katarak dalam program jaminan kesehatan.

Kedua adalah Perdir nomor 3 Tahun 2018 tentang penjaminan pelayanan persalinan dengan bayi lahir sehat, dan ketiga adalah Perdir nomor 5 Tahun 2018 tentang penjaminan pelayanan rehabilitasi medik.

Staf Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Wira Pratiwi menegaskan, tidak ada pemberhantian penjaminan pelayanan terhadap tiga Perdir tersebut.

“Semua pelayanan itu tetap dijamin oleh skema JKN-KIS. Perdir itu terbit dimaksudkan untuk mengoptimalkan mutu pelayanan dan efektivitas penjaminan kesehatan. Tidak benar bahwa Perdir tersebut untuk menghapuskan penjaminan pelayanan, misalnya menghapuskan penjaminan pelayanan katarak,” kata Wira, Jumat (3/8/2018).

Menurut Wira, BPJS Kesehatan akan menjamin pelayanan operasi katarak. BPJS Kesehatan akan menjamin semua jenis persalinan baik persalinan termasuk pelayanan untuk bayi baru lahir yang dapat ditagihkan oleh fasilitas kesehatan dalam satu paket persalinan untuk ibunya.

Namun, kata dia, apabila bayi membutuhkan pelayanan atau sumber daya khusus, maka diatur dalam Perdirjampelkes Nomor 3, fasilitas kesehatan dapat menagihkan klaim di luar paket persalinan.

Terakhir, terkait dengan peraturan yang mengatur tentang rehabilitasi medik atau fisioterapi, pelayanan tersebut tetap dijamin dengan kriteria frekuensi maksimal yang ditetapkan dalam Perdirjampelkes Nomor 5.

“BPJS Kesehatan akan tetap memastikan bahwa peserta JKN-KIS mendapat jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan. Implementasi Perdirjampelkes 2,3 dan 5 untuk ditingkatkan menjadi peraturan badan, melalui mekanisme dan ketentuan yang ada,” ucapnya.

Penulis: Sri Wahyudi Astuti
Editor: Hendra Wijaya

Terpopuler