Cara Biro Pengelolaan Barang Sulsel Amankan Aset Pemprov

60
Img 660 442 Dulu Kubur 1526026989rnur
Kantor Gubernur Sulsel. (INT)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Persoalan pendataan aset kerap kali mendera pemerintah daerah. Umumnya, pemerintah seringkali harus berhadapan dengan warga yang menguasai sebuah aset atau lahan dengan cara ilegal.

Masalah ini biasanya diakibatkan oleh administrasi aset yang belum tersertifikat.

Hal ini yang kemudian mendorong Pemprov Sulsel melalui Biro Pengelolaan Barang dan Aset menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Sulselbar pada Mei 2018 lalu. Tujuannya untuk memudahkan urusan administrasi, sebab masih ada lahan Pemprov yang belum memiliki sertifikat.

“Kalau aset belum bersertifikat, sesuai Permendagri No 19 Tahun 2016 dilakukan pemasangan patok atau dilakukan pemagaran,” kata Kepala Pengelolaan Barang dan Aset Sulsel, Nurlina, Jumat, (03/08/2018).

Sementara itu, terkait pengamanan aset yang melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini Kejati, Nurlina menjelaskan pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Untuk tindak lanjut dari MoU dengan Kajati, kita sudah adakan pertemuan dengan BPN untuk membahas pensertifikatan aset,” katanya.

Penulis: Asrhawi Muin
Editor: Awang Darmawan

Rekomendasi Berita

Berita Terkini

Kumpulkan Kepala OPD hingga Kades, Bupati Jeneponto Minta PAD Ditingkatkan

SULSELSATU.com, JENEPONTO - Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar berharap tahun 2019...

Segini Besaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Parepare Tahun 2018 

SULSELSATU.com, PAREPARE - Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe...

14 Pejabat Eselon II Pemkot Makassar Hasil Lelang Jabatan Resmi Dilantik

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Sebanyak 14 orang pejabat Eselon II...

Baca Juga