Terang-Terangan Dukung Jokowi, Djuli Mambaya Terancam Kena Sanksi

412
  • 32
    Shares
Djuli Mambaya
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua, Djuli Mambaya. (IST)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua, Djuli Mambaya memberikan dukungan secara terang-terangan ke Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

“Saya mendoakan Jokowi menang melawan kebatilan dalam memimpin negara Republik Indonesia. Kan terakhir-terakhir ini beliau diganggu, direcokin padahal dia kan masih presiden kita,” kata Djuli saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp.

Namun, sayang dukungan Djuli Mambayya memenangkan Jokowi pada Pilpres 2019 di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara menuai sorotan banyak pihak.

Hal itu muncul lantaran Djuli yang masih aktif menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua secara terang-terangan terlibat politik praktis dengan membentuk tim pemenangan Jokowi di Toraja.

Adapun relawan dan tim pemenangan yang dibentuk bernama Doakan Jokowi Menang (DJM). Relawan ini menyuarakan dukungan agar Jokowi memimpin Indonesia untuk periode kedua.

Juru bicara Gerindra Sulsel, Sawaluddin Arief menyayangkan sikap Djuli Mambaya yang terlihat secara terang-terangan ikut berpolitik praktis meski Pilpres masih terbilang lama.

Sawal menjelaskan tentang peraturan larangan ASN berpolitik praktis sebagaimana surat edaran Menpan-RB bernomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

“Berpolitik praktis itu dilarang bagi ASN. Itu tidak etis dan bermoral. Tidak memahami Undang Undang ASN. Kalau benar dia melakukan itu, berarti dia tidak memahami marwah ASN,” kata Sawaluddin Arief saat dikonfirmasi, Jumat (3/8/2018).

Olehnya itu, sikap yang dipertontonkan Djuli dengan menyuarakan pemenangan Jokowi di Pilpres patut di proses, baik pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Menpan-RB.

“Bawaslu maupun Menpan-RB harus segera menyikapi persoalan ini. Apalagi jelas-jelas Djuli berstatus ASN aktif,” ujarnya.

Penulis: Asrul
Editor: Awang Darmawan