Panwaslu Jeneponto Imbau Parpol dan Bacaleg Tidak Curi Star Kampanye

80
Hamka
Anggota Panwaslu Jeneponto, Hamka. (Sulselsatu/Dedi)

SULSELSATU.com, JENEPONTO – Pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 telah berlangsung. KPU telah menetapkan partai politik peserta Pemilu dalam melaksanakan ketentuan Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jeneponto mengingatkan partai politik dan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) agar mematuhi PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

“Sesuai PKPU, tahapan kampanye Pemilu dilaksanakan 23 September sampai dengan 13 April 2019. Untuk itu, kami menghimbau partai politik dan Bacaleg tidak melanggar tahapan masa kampanye,” kata Anggota Panwaslu Jeneponto, Hamka, Sabtu (4/8/2018).

Menurut dia, semua parpol tidak boleh melakukan kampanye, baik kampanye langsung maupun kampanye melalui media sosial (Facebook, WhatsApp, Instagram dan lainnya) serta di media cetak, elektronik dan online sebelum jadwal yang telah ditetapkan tersebut.

“Pemasangan alat peraga atau menyebar bahan kampanye baik itu di dunia nyata ataupun di media sosial yang dimana di dalamnya mengandung visi misi dan program, serta memuat lambang partai, nomor urut atau dapil di luar jadwal, itu mengandung unsur pelanggaran,” tegasnya.

Ia menyampaikan bahwa sanksi dari pelanggaran tersebut diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 pasal 492 tentang Pemilu.

“Sanksinya ini diatur dalam pasal 492 UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu, yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU untuk setiap peserta pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 276 ayat (2).UU Pemilu, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hamka menyampaikan bahwa himbauan yang disampaikan ini adalah suatu pencegahan ataupun sebagai bentuk peringatan kepada Parpol dan Bacaleg.

“Himbauan ini sebagai bentuk peringatan dan pencegahan pelanggaran pemilu, jika aturan dan larangan-larangan dalam pemilu tidak indahkan, tentunya kami akan melakukan langkah-langkah penindakan secara tegas,” tuturnya.

Yang perlu dipahami, bahwa kampanye yang dimaksud bukan hanya pemasangan alat peraga atau penyebaran bahan kampanye, tetapi kampanye di media sosial pun merupakan bagian dari pelanggaran kampanye.

“Kampanye di luar jadwal pada media sosial itu melanggar, seperti memposting di Facebook, termasuk media cetak dan online. Jadi tidak hanya terbatas pada alat peraga dan bahan kampanye saja,” pungkasnya.

Penulis: Dedi
Editor: Awang Darmawan

Rekomendasi Berita

Baca Juga