Jaksa Tuntut 8 Tahun Penjara kepada Bupati Hulu Sungai Tengah Nonaktif

42
  • 3
    Shares
Abdul Latif
Abdul Latif (IST)

SULSELSATU.com, JAKARTA – Persidangan kasus dugaan suap terhadap Bupati Hulu Sungai Tengah nonaktif Abdul Latif telah memasuki babak akhir. Jaksa KPK menuntut Abdul selama delapan tahun penjara. Selain itu, Abdul dituntut membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

“Menuntut majelis hakim agar menyatakan terdakwa Abdul Latif bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menuntut terdakwa dengan hukuman penjara delapan tahun (penjara),” ujar jaksa Kresno Anto Wibowo saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (24/5).

Abdul dinilai telah melanggar pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam berkas tuntutan, jaksa KPK menilai Abdul terbukti menerima suap Rp 3,6 miliar dari Bos PT Menara Agung, Donny Witono. Jaksa menganggap Abdul menerima suap agar perusahaan Donny menang dalam lelang proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP, dan super VIP RSUD H. Damanhuri Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk Tahun Anggaran 2017.

Dalam pertimbangan tuntutan, jaksa KPK menilai perbuatan Abdul tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Selain itu Abdul juga dinilai telah mencederai amanah selaku kepala daerah, tidak memberikan teladan yang baik kepada masyarakat, serta memberikan keterangan berbelit-belit dalam persidangan.

“Terdakwa (juga) pernah dipidana dalam tindak pidana korupsi lainnya,” kata jaksa dikutip dari kumparan.

Sedangkan untuk pertimbangan yang meringankan, Abdul dianggap telah menyesali perbuatannya.

Kasus ini bermula saat Abdul Latif dilantik sebagai Bupati Hulu Sungai Tengah (HST). Sekitar Maret-April 2016, Abdul memanggil anak buahnya, Fauzan Rifani selaku Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Hulu Sungai Tengah, untuk menemuinya di rumah dinas.

Abdul kemudian menyampaikan permintaan fee kepada para kontraktor yang mendapatkan proyek di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Fee tersebut berasal dari proyek pekerjaan jalan sebesar 10 persen, pekerjaan bangunan sebesar 7,5 persen, dan pekerjaan lainnya sebesar 5 persen, dari nilai kontrak yang sudah dipotong pajak.

Pada Maret 2017, Donny yang turut mengikuti proses lelang, berniat untuk menemui Abdul. Namun, Abdul menolaknya lantaran proses lelang masih berlangsung.

Abdul lalu meminta Fauzan menemui Donny di Hotel Madani Barabai. Dalam pertemuan itu, Fauzan meminta Donny untuk memberikan fee sebesar 10 persen kepada Abdul jika ingin menjadi pemenang lelang. Atas permintaan itu, Donny meminta agar fee diturunkan menjadi 7,5 persen. Fauzan lalu menghubungi Abdul dan ia menyetujuinya.

Fauzan lalu menghubungi Abdul Latif yang kemudian menyetujuinya. Donny menyanggupi akan menyerahkan fee yang disepakati dengan Abdul Latif setelah perusahaannya menjadi pemenang lelang.

Perusahaan Donny akhirnya diumumkan sebagai pemenang lelang proyek dengan nilai kontrak sejumlah Rp 54,451 miliar setelah dipotong PPn dan PPh sejumlah Rp 48 miliar. Artinya nilai fee untuk Latif adalah Rp 3,6 miliar. Dalam kasus ini Donny telah divonis Pengadilan Tipikor Jakarta selama 2 tahun penjara.

Editor: Agung Hidayat

Jaksa Tuntut 8 Tahun Penjara kepada Bupati Hulu Sungai Tengah Nonaktif 1

Rekomendasi Berita

Baca Juga