Tapera Tersandera Pemilu

SULSELSATU.com – Undang-undang telah mengamanatkan bahwa Negara dalam hal ini diwakili Pemerintah segera akan memungut iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) khususnya dari pekerja dan pemberi kerja formal. Tapera juga terbuka bagi pekerja informal melalui Tapera Mandiri.

Tapera sudah disahkan oleh Pemerintah dan DPR-RI melalui UU Nomor 4/2016 pada 24 Maret 2016. Pasal 80 memerintahkan bahwa Tapera harus sudah beroperasi penuh paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkan yakni tanggal 24 Maret 2018. Tetapi sampai dengan saat ini Pemerintah belum menerbitkan Peraturan Pemerintah dan Kepres sebagai aturan Pelaksanaannya.

Saat ini Pemerintah masih mempersiapkan pembentukan Badan Pengelola (BP) Tapera yang terdiri dari 1 (satu) Komisioner dan dibantu paling banyak 4 (empat) orang Deputi Komisioner untuk masa jabatan maksimal 2 (dua) kali 5 (lima) tahun. Komisioner dan Deputi Komisioner diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komite Tapera. Komite Tapera beranggotakan beberapa Menteri yakni Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri  Ketenagakerjaan dibantu oleh Komisioner OJK dan satu orang dari unsur profesional independen yang memahami perumahan.

Pengangkatan dan pemberhentian ketua dan anggota Komite ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden dengan masa jabatan maksimal 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun. Komite Tapera bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 53).

Setelah Kepres pembentukan BP Tapera dan Komite Tapera dikeluarkan, masih banyak proses dan kebijakan yang harus disusun oleh Pemerintah dengan mengeluarkan 6 (enam) Peraturan pemerintah (PP) dan 1 (satu) Perpres sebagai aturan pelaksana UU yakni antara lain, pertama, Pasal 16 mengatakan bahwa Pemerintah harus menerbitkan PP untuk mengatur ketentuan mengenai kepesertaan Tapera. Kedua, Pasal 17 berisikan Pemerintah juga harus mengeluarkan PP yang mengatur berapa besaran iuran yang harus dipungut.

Ketiga, Pasal 21 ayat 5 mengatakan mekanisme dan tingkat hasil pemupukan iuran harus diatur melalui PP. Pasal 35, dalam hal terjadi kekurangan hasil pengelolaan modal awal untuk operasional BP Tapera maka Pemerintah akan menerbitkan PP. Pasal 62 mengatur bahwa sumber dan penggunaan aset BP Tapera akan diatur melalui PP. Pasal 72 mengatur bahwa sanksi administratif baik kepada peserta, BP Tapera, Bank Kustodian dan manajer investasi akan diatur lebih lanjut melalui PP. Dan Pasal 48 mengatur bahwa tata cara pemilihan, syarat, larangan, fungsi, wewenang dan pemberhentian Komisioner dan deputi Komisioner akan diatur dengan Peraturan Presiden.

Melihat dan memperhatikan proses seleksi Komisioner dan Deputi Komisioner yang masih sedang berlangsung tendensi pesimis tergambar bahwa BP Tapera tidak akan bisa beroperasi dalam waktu yang sesegera mungkin. Selain PP dan Perpres di atas, BP Tapera juga harus segera mengeluarkan banyak sekali  peraturan-peraturan teknis organisasi dan produk Tapera.

Pemilu Legislatif dan Presiden 2019

Pesta rakyat pada Pilkada Serentak 2018 sudah digelar dengan sukses di 171 daerah yang terdiri dari 13 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Saat ini KPUD telah mengumumkan hasil akhir pilkada di beberapa daerah. Beberapa  pasangan calon sementara mengirimkan gugatan terhadap hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi sehingga belum dapat ditetapkan siapa pemenangnya. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi segera dapat menyidangkan dan mengirimkan putusannya kepada KPU untuk kemudian para Kepala daerah tersebut agar bisa dilantik dan bekerja untuk rakyat.

Pesta demokrasi Pemilu Pileg dan Pilpres 2019 juga sudah di depan mata. Ada 14 partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu untuk bertanding merebut hati rakyat pada tanggal 8 April 2019 yang akan datang. Suasana demokrasi juga sudah mulai hangat dengan berita-berita kemungkinan pembentukan blok koalisi oleh para ketua partai. Lazim  terjadi sebagaimana kebiasaan ketatanegaraan kita, pemerintah akan sibuk dan terkuras energinya mempersiapkan pelaksanaan Pemilu ini. Program kerja pemerintah malah terabaikan menjadi prioritas kedua. Kerja bagi rakyat di akhir jabatan diganti menjadi kerja bagi kekuasaan dan partai. 

Akankah Pemerintahan Jokowi-JK beserta menterinya juga akan terbawa siklus budaya di atas? Dimana Presiden dan wakilnya termasuk para menterinya tidak lagi berada dalam kapal yang sama meskipun masih mengatasnamakan kabinet yang sama. Masing-masing sibuk dengan agenda politiknya untuk persiapan bertarung memperebutkan tahta berikutnya dengan kepentingan yang berbeda. Bahkan bisa saja terjadi hal yang lebih buruk yakni terjadinya “pecah-kongsi” di akhir masa jabatan.

Tapera, Tidak Populis

Akhir-akhir ini kita disuguhkan perdebatan panas mengenai kondisi keuangan PT. Pertamina oleh berbagai media. Pertamina sebagai badan milik negara ditugaskan untuk menjaga harga BBM agar stabil dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat dengan tidak menaikkan atau menyesuaikan harganya meskipun harga BBM dunia sedang naik. Suatu kebijakan yang  populis. Kondisi ini jelas pasti memberatkan perusahaan yang berakibat dapat menggerus keuntungan bahkan bisa saja akhirnya melahirkan raport minus. Pertamina sebagai badan usaha milik negara idealnya harus digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat banyak sebagaimana amanat UUD 1945. 

Pemerintah sepertinya sedang berusaha keras membantu mengurangi beban hidup rakyat dan menjaga nilai inflasi agar terkendali tanpa harus menambah living-cost. Isu ini sepertinya dijadikan salah satu bahan “gorengan politik” bagi beberapa pihak yang tidak sependapat dengan Pemerintah.

Dalam suasana persiapan Pemilu seperti saat ini, Pemerintah pastilah tidak mau “blunder” dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populis. Terlebih kondisi saat ini dimana Presiden incumbent  sedang menyiapkan langkah-langkah bagaimana supaya dapat terpilih kembali untuk 5 tahun lagi. 

Tapera adalah tabungan wajib warga negara yang akan dipungut dari setiap penghasilan pekerja dan pemberi kerja. Iuran tabungan maksimal yang harus dibayarkan oleh pekerja adalah 2,5% dan pemberi kerja 0,5%. Mungkinkah iuran ini akan menjadi beban masyarakat ketika dipungut. Akankah living-cost masyarakat akan bertambah karena Tapera sementara Pemerintah saat ini justru sedang mengeluarkan tambahan program bantuan subsidi untuk rakyat. Jika menurut Pemerintah Program Tapera ini tidak populis dan berpotensi menimbulkan gejolak baru dalam masyarakat maka dapat dipastikan Tapera ini baru akan ditindaklanjuti setelah selesainya Pemilu Pileg dan Pilpres.

Irah-irah “amanat Undang-Undang” menginstrusikan Pemerintah untuk segera menindaklanjuti dan merealisasi program ini 2 tahun setelah diundangkan. Batas waktu dua tahun sudah lama terlewati, idealnya DPR-RI sebagai mitra dan pengawas Pemerintah haruslah segera memberikan perhatian atas kemajuan implementasi program ini misalnya dengan meminta rapat dengar pendapat dengan kementrian-kementerian terkait. Bahkan kalau perlu DPR-RI dapat memberikan masukan dan dorongan bagi Pemerintah agar program yang bagus ini dapat segera diaktipkan. Sehingga program ini tidak terkesan sedang  tersandera oleh agenda politik Pemilu.

Dengan berjalannya Tapera maka pemenuhan kebutuhan papan (backlog) khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat lebih terpenuhi. Rakyat menunggu Pemerintah memastikan beroperasi penuhnya Tapera karena Tapera sangat diperlukan oleh masyarakat selain berasal dari rakyat dan untuk rakyat.

Oleh:
Midian Halomoan Saragi, SH
Pengamat dan Pemerhati Perumahan Rakyat

Populer

Pengacara Bakal Laporkan Dollah Mando ke Mendagri Soal Kades Talawe

SULSELSATU.com, SIDRAP - Aktivis Sidrap, Mattau dan pengacara Kades Persiapan Talawe bakal melaporkan Bupati Sidrap Dollah Mando ke Mendagri Tjahjo Kumolo. “Rencana pekan depan kami...

ACC Sulawesi: Rp3,2 Miliar Gaji Kades di Sidrap Dikorupsi Pejabat

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Anti Corruption Commite (ACC) Sulawsi merilis dugaan korupsi di Kabupaten Sidrap. Adalah gaji 68 kepala desa dan perangkatnya yang diduga dikorupsi...
video

VIDEO: Penjagal Hewan Kurban Meninggal Dunia di Atas Sapi yang Siap Disembelih

SULSELSATU.com - Ritual penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha kemarin, Ahad (11/8/2019) menyisakan kisah pilu bagi sebuah keluarga di Cimahi. Asep Hadad, pria yang semula...

Polisi Asal Barru yang Diculik KKB Papua Ditemukan Tewas 

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Seorang anggota polisi asal Kabupaten Barru, Sulsel bernama Briptu Hedar ditemukan tewas di Kampung Mudidok Kabupaten Puncak, Papua, Senin (12/8/2019). "Pukul 15.30...

Unhas Didesak Tarik Prof Yusran dari TGUPP

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Alumni Fakultas Ekonomi Unhas, Mulawarman mendesak Rektor Unhas untuk segera menarik Prof Yusran dari Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP)....

Mirip Cara Pemerintahan NA, Advokat Minta Legislator Seret Dollah Mando ke DPRD

SULSELSATU.com, SIDRAP - Advokat asal Sidrap, Sari Juwita Mustafa meminta legislator di daerahnya untuk menyeret Dollah Mando ke DPRD. Hal ini disampaikan Ita sapaan akrab...

Efek PSM Juara, Satu Grobak Buroncong Dekat Stadion Digratiskan

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Tidak lama setelah tim PSM Makassar memastikan gelar juara Piala Indonesia 2019, satu grobak kue buroncong langsung digratiskan kepada suporter yang...

Polisi Tangkap 9 Orang Pasca Penyerangan Lokasi Nobar PSM di Jakarta

SULSELSATU.com, JAKARTA - Aparat Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan sembilan orang yang diduga melakukan aksi penyerangan ke Kafe Komandan, Tebet, Jakarta Selatan, yang menjadi...

GALERI FOTO: Make Over Makassar dan Ritelaku Gelar Beauty Class di MTC

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Make Over Makassar dan Ritelaku menggelar Beauty Class With Make Over di Ritelaku Community Space, MTC Lt. 4, Makassar, Sabtu (22/6/2019). Beauty...
Berita Terkait

Baca Juga

Nurdin Abdullah Serahkan Remisi untuk 5.648 Narapidana

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA) menyerahkan remisi untuk 5.694 napi dari seluruh Lembaga Permasyarakatan se-Sulsel. Dari jumlah tersebut, 94 di antaranya...

Arema Bantai Persebaya 4-0

SULSELSATU.com, JAKARTA - Persebaya Surabaya takluk 4-0 dalam derby Jawa Timur melawan Arema FC pada lanjutan Liga 1 2019 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Kamis...

Thahar Hadiri Prosesi Pemberian Gelar Adat bagi Marga Taufik oleh Kedatuan Luwu

SULSELSATU.com, PALOPO - Wakil Bupati Luwu Utara, Muhammad Thahar Rum, menjadi saksi sejarah dari prosesi pemberian gelar adat oleh Kedatuan Luwu kepada Pangdam XVI...

Usai Upacara, Bupati Indah Ziarah ke TMP

SULSELSATU.com, LUWU UTARA - Usai upacara pengibaran bendera dalam rangka HUT Kemerdekaan RI, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani bersama unsur Forkopimda dan OPD...

Terbaru

Banggar DPRD Makassar Bahas APBD Perubahan 2019

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar menggelar rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2019. Rapat Banggar tersebut dipimpin langsung...

Penerima Remisi di Rutan Masamba Dapat Standing Ovation dari Bupati Lutra

SULSELSATU.com, LUTRA - Luar biasa penampilan perwakilan warga binaan yang mendapat remisi HUT Kemerdekaan RI di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Masamba Kecamatan Mappedeceng,...

Live Streaming Liga Spanyol: Atletico Madrid Vs Getafe

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Atletico Madrid bakal menjamu Getafe pada jornada pertama Liga Spanyol 2019/2020, Senin (19/8/2019) pukul 04.00 Wita dini hari nanti. Atletico mesti waspada,...

Pemkab Selayar Gelar Malam Resepsi Kenegaraan

SULSELSATU.com, SELAYAR - Masih dalam rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menggelar malam resepsi kenegaraan di Pendopo...
video

VIDEO: Kominfo Maksimalkan Pemulihan Jaringan Komunikasi di Palu

SULSELSATU.com - Kominfo bergerak cepat membantu pemulihan jaringan komunikasi pasca gempa di Palu. Plt Humas Kominfo, Ferdinandus Setu memberikan laporan terkait kondisi jaringan komunikasi terkini...