Tapera Tersandera Pemilu

85
  • 24
    Shares
Hilman Saragih
Midian Halomoan Saragih. (IST)

SULSELSATU.com – Undang-undang telah mengamanatkan bahwa Negara dalam hal ini diwakili Pemerintah segera akan memungut iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) khususnya dari pekerja dan pemberi kerja formal. Tapera juga terbuka bagi pekerja informal melalui Tapera Mandiri.

Tapera sudah disahkan oleh Pemerintah dan DPR-RI melalui UU Nomor 4/2016 pada 24 Maret 2016. Pasal 80 memerintahkan bahwa Tapera harus sudah beroperasi penuh paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkan yakni tanggal 24 Maret 2018. Tetapi sampai dengan saat ini Pemerintah belum menerbitkan Peraturan Pemerintah dan Kepres sebagai aturan Pelaksanaannya.

Saat ini Pemerintah masih mempersiapkan pembentukan Badan Pengelola (BP) Tapera yang terdiri dari 1 (satu) Komisioner dan dibantu paling banyak 4 (empat) orang Deputi Komisioner untuk masa jabatan maksimal 2 (dua) kali 5 (lima) tahun. Komisioner dan Deputi Komisioner diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komite Tapera. Komite Tapera beranggotakan beberapa Menteri yakni Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri  Ketenagakerjaan dibantu oleh Komisioner OJK dan satu orang dari unsur profesional independen yang memahami perumahan.

Pengangkatan dan pemberhentian ketua dan anggota Komite ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden dengan masa jabatan maksimal 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun. Komite Tapera bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 53).

Setelah Kepres pembentukan BP Tapera dan Komite Tapera dikeluarkan, masih banyak proses dan kebijakan yang harus disusun oleh Pemerintah dengan mengeluarkan 6 (enam) Peraturan pemerintah (PP) dan 1 (satu) Perpres sebagai aturan pelaksana UU yakni antara lain, pertama, Pasal 16 mengatakan bahwa Pemerintah harus menerbitkan PP untuk mengatur ketentuan mengenai kepesertaan Tapera. Kedua, Pasal 17 berisikan Pemerintah juga harus mengeluarkan PP yang mengatur berapa besaran iuran yang harus dipungut.

Ketiga, Pasal 21 ayat 5 mengatakan mekanisme dan tingkat hasil pemupukan iuran harus diatur melalui PP. Pasal 35, dalam hal terjadi kekurangan hasil pengelolaan modal awal untuk operasional BP Tapera maka Pemerintah akan menerbitkan PP. Pasal 62 mengatur bahwa sumber dan penggunaan aset BP Tapera akan diatur melalui PP. Pasal 72 mengatur bahwa sanksi administratif baik kepada peserta, BP Tapera, Bank Kustodian dan manajer investasi akan diatur lebih lanjut melalui PP. Dan Pasal 48 mengatur bahwa tata cara pemilihan, syarat, larangan, fungsi, wewenang dan pemberhentian Komisioner dan deputi Komisioner akan diatur dengan Peraturan Presiden.

Melihat dan memperhatikan proses seleksi Komisioner dan Deputi Komisioner yang masih sedang berlangsung tendensi pesimis tergambar bahwa BP Tapera tidak akan bisa beroperasi dalam waktu yang sesegera mungkin. Selain PP dan Perpres di atas, BP Tapera juga harus segera mengeluarkan banyak sekali  peraturan-peraturan teknis organisasi dan produk Tapera.

Pemilu Legislatif dan Presiden 2019

Pesta rakyat pada Pilkada Serentak 2018 sudah digelar dengan sukses di 171 daerah yang terdiri dari 13 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Saat ini KPUD telah mengumumkan hasil akhir pilkada di beberapa daerah. Beberapa  pasangan calon sementara mengirimkan gugatan terhadap hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi sehingga belum dapat ditetapkan siapa pemenangnya. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi segera dapat menyidangkan dan mengirimkan putusannya kepada KPU untuk kemudian para Kepala daerah tersebut agar bisa dilantik dan bekerja untuk rakyat.

Pesta demokrasi Pemilu Pileg dan Pilpres 2019 juga sudah di depan mata. Ada 14 partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu untuk bertanding merebut hati rakyat pada tanggal 8 April 2019 yang akan datang. Suasana demokrasi juga sudah mulai hangat dengan berita-berita kemungkinan pembentukan blok koalisi oleh para ketua partai. Lazim  terjadi sebagaimana kebiasaan ketatanegaraan kita, pemerintah akan sibuk dan terkuras energinya mempersiapkan pelaksanaan Pemilu ini. Program kerja pemerintah malah terabaikan menjadi prioritas kedua. Kerja bagi rakyat di akhir jabatan diganti menjadi kerja bagi kekuasaan dan partai. 

Akankah Pemerintahan Jokowi-JK beserta menterinya juga akan terbawa siklus budaya di atas? Dimana Presiden dan wakilnya termasuk para menterinya tidak lagi berada dalam kapal yang sama meskipun masih mengatasnamakan kabinet yang sama. Masing-masing sibuk dengan agenda politiknya untuk persiapan bertarung memperebutkan tahta berikutnya dengan kepentingan yang berbeda. Bahkan bisa saja terjadi hal yang lebih buruk yakni terjadinya “pecah-kongsi” di akhir masa jabatan.

Tapera, Tidak Populis

Akhir-akhir ini kita disuguhkan perdebatan panas mengenai kondisi keuangan PT. Pertamina oleh berbagai media. Pertamina sebagai badan milik negara ditugaskan untuk menjaga harga BBM agar stabil dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat dengan tidak menaikkan atau menyesuaikan harganya meskipun harga BBM dunia sedang naik. Suatu kebijakan yang  populis. Kondisi ini jelas pasti memberatkan perusahaan yang berakibat dapat menggerus keuntungan bahkan bisa saja akhirnya melahirkan raport minus. Pertamina sebagai badan usaha milik negara idealnya harus digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat banyak sebagaimana amanat UUD 1945. 

Pemerintah sepertinya sedang berusaha keras membantu mengurangi beban hidup rakyat dan menjaga nilai inflasi agar terkendali tanpa harus menambah living-cost. Isu ini sepertinya dijadikan salah satu bahan “gorengan politik” bagi beberapa pihak yang tidak sependapat dengan Pemerintah.

Dalam suasana persiapan Pemilu seperti saat ini, Pemerintah pastilah tidak mau “blunder” dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populis. Terlebih kondisi saat ini dimana Presiden incumbent  sedang menyiapkan langkah-langkah bagaimana supaya dapat terpilih kembali untuk 5 tahun lagi. 

Tapera adalah tabungan wajib warga negara yang akan dipungut dari setiap penghasilan pekerja dan pemberi kerja. Iuran tabungan maksimal yang harus dibayarkan oleh pekerja adalah 2,5% dan pemberi kerja 0,5%. Mungkinkah iuran ini akan menjadi beban masyarakat ketika dipungut. Akankah living-cost masyarakat akan bertambah karena Tapera sementara Pemerintah saat ini justru sedang mengeluarkan tambahan program bantuan subsidi untuk rakyat. Jika menurut Pemerintah Program Tapera ini tidak populis dan berpotensi menimbulkan gejolak baru dalam masyarakat maka dapat dipastikan Tapera ini baru akan ditindaklanjuti setelah selesainya Pemilu Pileg dan Pilpres.

Irah-irah “amanat Undang-Undang” menginstrusikan Pemerintah untuk segera menindaklanjuti dan merealisasi program ini 2 tahun setelah diundangkan. Batas waktu dua tahun sudah lama terlewati, idealnya DPR-RI sebagai mitra dan pengawas Pemerintah haruslah segera memberikan perhatian atas kemajuan implementasi program ini misalnya dengan meminta rapat dengar pendapat dengan kementrian-kementerian terkait. Bahkan kalau perlu DPR-RI dapat memberikan masukan dan dorongan bagi Pemerintah agar program yang bagus ini dapat segera diaktipkan. Sehingga program ini tidak terkesan sedang  tersandera oleh agenda politik Pemilu.

Dengan berjalannya Tapera maka pemenuhan kebutuhan papan (backlog) khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat lebih terpenuhi. Rakyat menunggu Pemerintah memastikan beroperasi penuhnya Tapera karena Tapera sangat diperlukan oleh masyarakat selain berasal dari rakyat dan untuk rakyat.

Oleh:
Midian Halomoan Saragi, SH
Pengamat dan Pemerhati Perumahan Rakyat

Tapera Tersandera Pemilu 1

Rekomendasi Berita

Baca Juga