Panwaslu Jeneponto Temukan 2.047 DPSHP Pemilu 2019 Bermasalah

100
  • 7
    Shares
Panwaslu Jeneponto, Pilkada Jeneponto, Pilkada Serentak 2018
Ketua Panwaslu Jeneponto, Saiful. (Sulselsatu/Dedi)

SULSELSATU.com, JENEPONTO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto telah menetapkan data pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) sebanyak 131.477 laki-laki dan 140.735 perempuan dengan total 272.212 wajib pilih.

DPSHP tersebut juga telah diumumkan kepada masyarakat luas melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 113 Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Jeneponto.

Dari DPSHP Pemilu 2019 itu, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Jeneponto melakukan pengawasan ketat dengan memcermati DPSHP yang telah ditetapkan KPU. Dari hasil pengawasan, Panwaslu Jeneponto menemukan 2.047 data wajib pilih yang bermasalah.

“Hasil pengawasan dan pencermatan jajaran pengawas pemilu Jeneponto terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan yang ditetapkan KPU dan diumumkan ke masyarakat, kita kembali menemukan sejumlah data pemilih yang bersoal atau terdaftar lebih dari satu kali,” jelas Ketua Panwaslu Jeneponto, Saiful.

Menurutnya, data yang bermasalah itu terdiri dari data ganda internal TPS, ganda antar TPS, ganda antar desa dan ganda antar kecamatan, yang totalnya sangat signifikan.

“Jumlah data bermasalah yang kami temukan totalnya 2.047 pemilih. Itu terdiri dari ganda antar desa 236, ganda antar TPS 934, ganda internal TPS 483 dan ganda antar kecamatan 394. Untuk itu, terhadap temuan ini kami telah merekomendasikan ke KPU dan kami minta untuk membersihkan data-data yang bersoal tersebut sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap,” paparnya.

Lebih lanjut, Saiful mengatakan, data yang direkomendasikan itu, data by name by addres. Menurutnya pada tahapan pengumuman DPS Panwas telah merekondasikan sejumlah data pemilih yang bersoal, tapi kembali terdapat data bermasalah pada DPSHP yang telah diumumkan.

“Kita berharap pada Pemilu 2019 lahir data pemilih yang betul-betul akurat, semua pemilih yang bersyarat masuk dalam DPT sehingga pada tanggal 17 April nanti tidak ada seorang warga negara Indonesia. Khususnya masyarakat Jeneponto yang bersyarat menjadi wajib pilih terdaftar dalam DPT,” harapnya.

Ia menegaskan, KPU Jeneponto harus menindaklanjuti data yang direkomendasikan itu agar pada Pemilu 2018 tidak ada yang kehilangan hak pilihnya.

“Demikian pula pemilih yang tidak bersyarat harus dibersihkan dari DPT. Kita berusha menutup segala ruang yang dapat dipersoalkan dikemudian hari terkait dengan daftar pemilih,” tutur Saiful.

Penulis: Dedi
Editor: Awang Darmawan

Panwaslu Jeneponto Temukan 2.047 DPSHP Pemilu 2019 Bermasalah 1

Rekomendasi Berita

Baca Juga