KPK Cium Indikasi Pelanggaran pada Perizinan Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulsel

Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif. (INT)
images-ads-post

SULSELSATU.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium adanya masalah pada pengadaan barang dan jasa di Sulsel. Lembaga anti rasuan ini mengingatkan agar Pemprov Sulsel lebih hati-hati dan memperhatikan sistem perizinan serta pengadaan barang dan jasa.

“Saya tidak bisa memberikan soal perbandingan daerah lain, saya ingin katakan isu perizinan dan barang jasa di Sulsel pun bermasalah,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, di Anjungan Pantai Losari Makassar, seperti dikutip Detik, Minggu (21/10/2018).

Syarif akan menemui Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan kepala daerah lainnya untuk membahas masalah perizinan serta pengadaan barang dan jasa yang bermasalah. “Isu berhubungan perijinan dan barang jasa bisa dibicarakan dan ditekan,” ujarnya.

Menurut Syarif, ada beberapa daerah yang menjadi perhatian KPK dalam penindakan korupsi. Daerah tersebut antara lain Riau, Sumatera Utara, Aceh, Papua dan Banten.

“Ada beberapa pilot project provinsi KPK, misalnya Riau sekarang sudah tiga Gubernur masuk penjara, Sumatra Utara, Aceh, Papua dan Banteng itu dianggap betul-betul,” jelasnya.

Syarif berharap, sistem pengadaan barang dan jasa sesuai dengan mekanisme yang berlaku, termasuk sistem perizinan satu pintu.

“Iya salah satu sistem pengadaan barang jasa, perizinan satu pintu dan kita ingin putus perizinan dan pertemuan antara individu atau satu orang dengan orang lain,” tuturnya.

Editor: Hendra Wijaya