Target Tagani 200 Kasus, KPK Minta Tambahan Anggaran Rp50 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi. (INT)

SULSELSATU.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan penambahan anggaran untuk tahun 2019 sebesar Rp432, 05 miliar pada rapat kerja denga Komisi III DPR, Rabu (24/10/2018).

Salah satu alokasi penambahan anggaran itu adalah untuk meningkatkan penindakan yang dilakukan KPK.

“Rinciannya, pertama itu untuk peningkatan target penindakan dari 100 kasus menjadi 200 kasus, sekitar Rp50 miliar,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan.

Selain terkait penindakan, penambahan anggaran akan digunakan KPK untuk memenuhi kebutuhan operasional lainnya. Antara lain Rp20,69 miliar untuk keperluan perkantoran, Rp28,7 miliar untuk peningkatan infrastruktur, Rp250 miliar untuk pengadaan lahan 5000 m2 untuk perluasan gedung KPK hingga Rp62,68 miliar untuk kebutuhan belanja pegawai.

Bila memang tidak bisa dikabulkan semua, Basaria berharap kebutuhan penindakan, belanja pegawai, dan juga perkantoran bisa diprioritaskan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPR Kahar Muzakir menyebut bahwa ada beberapa hal yang bisa diprioritaskan. Menurut dia, dana untuk penanganan kasus, kebutuhan perkantoran, hingga belanja pegawai, memang harus dipenuhi.

“Kebetulan anggota badan anggarannya yang di sini, ada Pak John Kennedy, tolong dicatat itu. Kalau itu, belanja pegawai masa pegawainya enggak digaji. Kalau kebutuhan layanan dasar listrik telpon air dan macam-macam, kalau enggak gimana orang hidup di kantor itu,” kata Kahar.

“Kalau peningkatan target penindakan dari 100 ke 200 (kasus), mungkin bapak-bapak kurang sependapat, nanti banyak orang ditangkap itu hahaha,” imbuh politikus Golkar itu.

Penulis: Uje Jaelani
Editor: Hendra Wijaya