Rekanan Pembangunan Stadion Barombong Mengeluh, Tuding TP2D Intervensi Pencairan Dana Proyek

Progres pembangunan Stadion Barombong. (Sulselsatu/Ashrawi Muin)
images-ads-post

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Rekanan pembangunan atap Stadion Barombong mengeluh. Pemprov Sulsel tak kunjung membayar dana proyek padahal kontruksinya sudah dikisaran 90 persen.

Belum lagi, stadion yang dibangun di era Syahrul Yasin Limpo itu ternyata tak dapat anggaran di RAPBD 2019. Artinya, pembangunan mega proyek ini akan terhenti pada tahun depan.

Manager Proyek Stadion Barombong, Charles mengatakan, baru 40 persen anggaran yang dibayarkan. Dua pekan lalu pihaknya kembali memasukkan usulan untuk pencairan anggaran proyek.

Hanya saja sampai sekarang, anggaran sisa pengerjaan untuk kontraktor proyek PT Usaha Subur Sejahtera tak cair-cair. Kontraktor pun, saat ini mulai menjerit lantaran terbelit tagihan dari rekanan lain.

“Tagihan kita sudah 80 persen. Belum lagi tukang. Tagihan-tagihan itu dari pengusaga material atap dan yang lain,” ujar Charles, Minggu (4/11/2018).

Padahal, pihaknya sudah mengerjakan tugas mereka. Charles mengatakan, 90 persen atap untuk semua tribun sudah tuntas, sisa finishing dan beberapa bagian kecil yang akan dibenahi.

Pihaknya khawatir, jika tak terbayar pengerjaan proyek terbengkalai. Utamanya untuk pembayaran gaji tukang. Mereka biasanya menolak bekerja, jika gaji tak dibayarkan.

“Kita berupaya maksimal, untuk percepat permbangunannya. Cuma masalahnya kalau seperti ini kami menjerit juga,” katanya.

Staf Administrasi PT Usaha Subur Sejahtera, Muli mengaku, pernah mempertanyakan ini ke Dispora. Menurutnya, Dispora Sulsel pun sudah berusaha membantu proses pencairan anggarannya.

Hanya saja, sampai sekarang masih tertahan. Alasannya, karena semua yang masuk mesti lewat TP2D sebelum pencairan. Merek baru terima sekitar Rp18 miliar lebih.

“Saya juga agak lupa berapa. Harus lewat TP2D dulu sebelum cair. Siapa itu TP2D pak?,” tanya Muli.

Anggota TP2D, Jayadi Nas mengaku, pihaknya tak pernah sekali pun menahan anggaran proyek. Itu bukan kewenangan TP2D. Selama memenuhi aturan dan dokumen lengkap, hak kontraktor pasti akan diberikan.

“Saya pastikan dulu di anggota lain. Kebetulan saya sedang rapat ini. Yang jelas kami tidak pernah menahan-nahan anggaran,” tambahnya.

Editor: Hendra Wijaya