Daerah Diminta Segera Lakukan Pemutakhiran Data Penduduk

12

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan, Sukarniaty Kondolele meminta daerah jangan ragu menghapus data kependudukan sebagai bentuk pemutakhiran database kependudukan.

Menurutnya, beberapa daerah jarang melakukan pemutakhiran database kependudukan karena akan berdampak pada jumlah kursi mereka saat Pemilu nanti. Padahal, menurut dia, pemutakhiran data ini sangat penting. Apalagi ini menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Sukarniaty pun mencontohkan, seperti yang terjadi di Toraja Utara. Setelah melakukan pemutakhiran data, kepala daerahnya ini protes karena kehilangan kursi.

“Saya harap ini menjadi perhatian dari teman-teman Kabupaten dan kota, memang ada beberapa kendala terkait dengan pemutakhiran data tersebut,” katanya, Senin (12/11/2018).

Sukarniaty menjelaskan, pemutakhiran database kependudukan ini supaya bisa melihat progres perekaman data. Karena seperti di Makassar perekaman masih sangat rendah.

“Bisa saja, mereka tidak melakukan pembersihan data kependudukan. Mungkin ada yang sudah pindah, meninggal. Seharusnya ini dilakukan untuk mengupdate data mereka,” imbuhnya.

Hingga September 2018, perekaman data kependudukan di tiga daerah di Sulsel belum mencapai 80 persen. Ketiga daerah tersebut yakni, Makassar 76,58 persen, Jeneponto 78,14 persen dan Tana Toraja 79,33 persen.

Selain itu, Sukarniaty juga mengingatkan agar masyarak dapat segera melakukan perekaman data kependudukan sampai dengan 31 Desember maka datanya akan diblokir.

“Kalau datanya di blokir tentu akan merugikan masyarakat, mereka tidak bisa mengurus administrasi seperti BPJS, mengambil kredit dan sebagainya,” ujarnya.

Penulis: Jahir Majid
Editor: Awang Darmawan

Rekomendasi Berita

Baca Juga