Diperiksa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Sekretaris KPU Tersangka?

39
Ilustrasi. (Int)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel terus menyelidiki dugaan penyelewengan dana hibah Pilwali dalam tubuh KPU Makassar.

Penyelidikan itu pun semakin gencar dengan diperiksanya hingga delapan orang dari pihak KPU Kota Makassar.

Terbaru yang telah diperiksa adalah Sekretaris KPU Makassar, Sabri. Ia diperiksa hingga enam jam lamanya sejak pukul 12.00 Wita hingga pukul 18.00 Wita, Senin 12 November 2018 kemarin.

Penyidik Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sulsel, Kompol Sutomo yang ditemui pasca pemeriksaan menjelaskan, Sabri diperiksa tugas dan tanggung jawabnya selaku sekretaris KPU. Selain itu, ia juga diperiksa sebagai selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada gelaran Pilwali Makassar 2018.

“Dia jabatannya selaku sekretaris KPU, di sana mengembang fungsi juga selaku kuasa pengguna anggaran,” ujar Sutomo pasca pemeriksaan.

“Jadi segala kegiatan itu ada pada sekretaris KPU. Jadi kami tanyakan tugas dan tanggung jawabnya selaku sekretaris dan secara fungsional dia mengembang fungsi selaku KPA atas penggunaan anggaran hibah dari Pemkot Makassar kepada KPU sekaitan dengan Pilwali,” tambah Sutomo.

Namun saat dikonfirmasi terkait apakah ada indikasi Sabri menyalahi tugasnya sebagai sekretaris KPU maupun selaku KPA, Sutomo tidak menjawab pasti.

“Nantilah kalau memang ada indikasi, pasti akan disampaikan kembali,” pungkasnya.

Sabri sendiri enggan banyak berkomentar saat ditemui awak media pasca pemeriksaan di Polda. Ia cenderung menutup diri dari membuka fakta yang tentu ingin diketahui publik.

“No coment. Saya lupa apa yang ditanyakan,” ujarnya singkat sambari berlalu.

Sabri sendiri terlihat meneteng berkas-berkas yang diduga erat kaitannya dengan keperluan dia menjawab pertanyaan penyidik.

Seperti diketahui, penyidik Polda Sulsel telah menyelidiki dugaan korupsi dana hibah Pilwali Makassar senilai 60 M ini sejak Rabu 31 Oktober 2018 lalu.

Penyidik pun telah memeriksa sejumlah petinggi KPU, salah satunya adalah komisioner KPU Makassar, Wahid Hasyim Lukman.

Penyidik juga telah memeriksa keterangan terhadap sejumlah orang lainnya yakni kasubbag umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Makassar, Junaedah, bendahara pengeluaran BPKAD Makassar, Yusuf Aco, kasubbag umum keuangan dan logistik KPU Makassar, Mustar Jaya, Kasubbag hukum KPU Makassar, Adrianti Ismail dan Kasubbag data KPU Makassar, Aryanti Arudji, Kasubbag Tekhnis KPU Makassar Nurhaeriah serta Sekretaris KPU Makassar, Sabri.

Penulis: Hermawan Mappiwali
Editor: Hendra Wijaya

Rekomendasi Berita

Baca Juga