Dewan Pertanyakan Regulasi Laskar Pajak

17
Busranuddin Baso Tika. (Sulselsatu/Asrul)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota Fraksi PPP DPRD Kota Makassar, Busranuddin Baso Tika menanggapi soal diusulkannya Laskar Pajak dalam APBD Pokok 2019.

anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan ini mengatakan, kehadiran Laskar Pajak di Makassar tidak dilandasi dengan adanya payung hukum yang jelas.

“Tidak ada undang-undang yang melandasi. Tidak ada regulasinya. Kalau pun ada perwalinya, menurut hemat saya itu adalah keputusan sepihak,” ujar Busranuddin, Selasa (13/11/2018).

Maka dari itu, dia mengusulkan agar program Laskar Pajak itu sebaiknya dihentikan, sebab dianggap membebani APBD.

“Tidak pernah juga dibahas sebelumnya. Laskar Pajak sebaiknya ditinjau ulang. Ini membebani APBD,” katanya.

Selain itu, pekerja yang menjalankan Laskar Pajak juga masih dipertanyakan statusnya. Maka dari itu, penghentian Laskar Pajak perlu dilakukan dan pemerintah tetap menerapkan sistem online untuk pajak.

“Atau lebih tepat dimasukkan tenaga honorer pemkot, kan jelas aturannya. Harusnya Laskar Pajak dibuat dalam bentuk perda,” pungkasnya.

Penulis: Asrhawi Muin
Editor: Awang Darmawan

Rekomendasi Berita

Baca Juga