Jelang Pemilu 2019, 665 Ribu Warga Sulsel Belum Perekaman E-KTP

16
  • 1
    Share
Diskusi publik di Red Corner Cafe, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Senin, (12/11/2018) (Sulselsatu/Niaz)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel menggelar diskusi publik di Red Corner Cafe, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Senin, (12/11/2018). Kegiatan ini mengusung tema “Seberapa Bersih Daftar Pemilih Pemilu 2019 di Sulawesi Selatan”.

Diskusi ini menghadirkan empat orang pembicara yang kompeten di bidangnya. Mereka adalah Komisioner Data dan Program KPU Sulsel Uslimin, Komisioner Divisi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Sulsel Syaiful Jihad, Akademisi Unhas yang juga Ketua KPU Sulsel 2013 – 2018 Iqbal Latif, dan Kordinator Presidium JaDi Provinsi Sulsel Mardiana Rusli.

Dalam kesempatan ini, Komisioner Data dan Program KPU Sulsel, Uslimin, menyatakan ada 665.947 jiwa warga Sulsel yang belum melakukan perekaman E-KTP. Hal ini disebutkan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil-KB) Sulsel hingga Oktober 2018.

“Menurut perintah PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum), yang boleh didaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah yang telah memiliki E-KTP,” katanya.

Dia mengaku, ratusan ribu jiwa ini dipastikan tidak dapat memilih jika tidak melakukan perekaman sampai hari pemilihan. Namun, bagi yang melakukan perekaman sebelum pemilihan tetap bisa memilih dengan membawa KTP el atau bukti perekaman ke TPS pukul 12.00 siang atau satu jam sebelum TPS ditutup.

“Itupun jika surat suara masih tersedia. Mereka masuk dalam kategori daftar pemilih khusus,” jelasnya.

Sementara itu, mantan Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latif, menjelaskan, pemerintah dalam hal ini Disdukcapil harus bertanggungjawab menjaga hak konstitusi warga.

“Jangan sampai ratusan ribu warga itu kehilangan hak pilih hanya karena persoalan administrasi kependudukan. Sepanjang ada warga yang kehilangan hak pilih karena tidak memiliki KTP el, yah pemerintah yang salah,” jelas Iqbal.

Menurutnya, peran pemerintah di sini sangat penting dalam membantu KPU menyelesaikan masalah administrasi kependudukan 600 ribu jiwa lebih ini.

“Semakin tinggi tingkat partisipasi maka semakin berkualitas demokrasi. Karenanya, pemerintah harus bangun kreasi supaya hak konstitusi tidak terabaikan,” katanya.

Penulis : Asrhawi Muin
Editor: Azis Kuba

Rekomendasi Berita

Baca Juga