Caleg Petahana Terancam Pidana Jika Pakai Fasilitas Negara untuk Kampanye

90
Bawaslu. (Int)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad menyebutkan soal larangan bagi pejabat negara untuk menggunakan fasilitas negara untuk kampanye yang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 4/2017.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang saat ini tengah menjabat dinilai rawan memanfaatkan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye. Jika terbukti para petahana ini diancam pidana 1 sampai 3 tahun penjara.

“Di Undang-undang itu ada yang dua tahun, ada yang satu tahun dan ada yang kena 3 tahun. Yang dua tahun itu plus denda 24 juta, yang satu tahun plus denda 12 juta. Itu maksimal,” kata Saiful Jihad, Ahad (16/12/2018).

Dia menyebutkan, ada dua kemungkinan pelanggaran yang dilakukan caleg petaha yang bisa berujung pada pidana, yaitu menggunakan fasilitas negara untuk kampanye, misalnya reses, dan kedua melakukan kegiatan atau membuat program yang menguntungkan diri sendiri atau merugikan calon lain.

Meski begitu, kata dia, Bawaslu tidak akan pernah mengawasi reses sebab itu sudah menjadi tugas anggota DPRD sehingga dia mempersilahkan anggota DPRD untuk melakukan reses.

“Bawaslu tidak akan mengawasi reses, tetapi kami wanti-wanti dalam pelaksanaan reses jangan sampai ada indikasi mereka diduga melakukan kegiatan kampanye. Karena itu bisa diindikasikan melanggar,” ujarnya.

Penulis: Asrhawi Muin
Editor: Kink Kusuma Rein

Rekomendasi Berita

Berita Terkini

DPD Partai NasDem Maros Gelar Rapat Persiapan Kedatang Surya Paloh

SULSELSATU.com, Maros -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai NasDem...

VIDEO: Wow! Pengemis Ini Ternyata Punya Mobil dan Supir Pribadi

SULSELSATU.com, JAKARTA – Seorang pengemis yang setiap harinya biasa...

Batasi Hingga 45 Ribu Pendaftar, Ini Jadwal Penerimaan Maba UMI

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar membuka...

Baca Juga