Ini Pernyataan Kedubes Australia di Indonesia terkait Sengketa Yerusalem

76
Yerusalem. (Int)

SULSELSATU.com, JAKARTA – Perdana Menteri Australia Scott Morrison telah mengeluarkan penegasan soal kebijakan negaranya di Timur Tengah, termasuk Kedubesnya dan pengakuan tentang Yerusalem.

Dalam pernyataan Kedubes Australia di RI seperti dikutip Detik, Minggu (16/12/2018), empat poin kebijakan pemerintah Australia terkait Timur Tengah.

Pada 15 Desember Pemerintah Australia mengumumkan kebijakan kami mengenai Yerusalem. Pengumuman tersebut memiliki empat elemen penting,” bunyi keterangan Kedubes Australia di Jakarta.

Berikut ini empat poin mengenai kebijakan Australia di Timur Tengah:

Kebijakan Australia Mengenai Timur Tengah

Pada 15 Desember Pemerintah Australia mengumumkan kebijakan kami mengenai Yerusalem. Pengemuman tersebut memiliki empat elemen penting.

Pertama-tama, Australia tetap berkomitmen untuk solusi dua negara dan pembentukan Negara Palestina, yang tetap merupakan satu-satunya jalur untuk menyelesaikan sengketa Israel-Palestina.

Kedua, Australia tidak akan memindahkan Kedutaan Besar kami dari Tel Aviv. Kedutaan Besar Australia di Israel tidak akan dipindahkan ke Yerusalem Barat sampai status final Yerusalem telah diputuskan melalui negosiasi antara Palestina dan Israel.

Ketiga, Australia mengakui Yerusalem Barat sebagai tempat parlemen Israel dan banyak lembaga pemerintahan sebagai Ibu Kota Israel.

Keempat, sesuai dengan komitmen kami untuk solusi dua negara, Pemerintah Australia mengakui aspirasi rakyat Palestina untuk sebuah negara masa depan dengan ibu kota di Yerusalem Timur.

Editor: Hendra Wijaya

 

Rekomendasi Berita

Berita Terkini

Tak Hanya Gerindra, Caleg PKS Ini Rasakan Efek Positif Prabowo-Sandi

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Efek positif Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno...

Bawaslu Jeneponto Lantik 1.101 Pengawas TPS

SULSELSATU.com, JENEPONTO - Bawaslu Jeneponto melantik 1.101 Pengawas Tempat...

Forum Perangkat Daerah Sinjai Rakor Penyusunan RKPD

SULSELSATU.com, SINJAI - Pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang...

Baca Juga