KI Sulsel Beri Penghargaan Khusus untuk Kadiskominfo Sulsel

images-ads-post

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisi Informasi (KI) Sulsel menggelar Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di Baruga Kr Pattingalloang, Rujab Gubernur Sulsel, Jalan Sungai Tangka, Jumat (21/12/2018).

Selain memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota dan lembaga yang dinilai berkontribusi dan sudah menerapkan keterbukaan informasi, KI Sulsel juga memberi penghargaan khusus kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Kominfo SP), Andi Hasdullah.

Penghargaan khusus itu diberikan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Forum sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Utama Provinsi Sulsel.

Andi Hasdullah mengatakan, penganugrahan yang diterima itu sesungguhnya bukan untuk dirinya tapi untuk semua pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID se-Sulsel. Baik itu PPID pembantu di setiap organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unit kerja pemprov Sulsel.

Termasuk PPID lembaga vertikal maupun PPID kabupaten/kota se-Sulsel. 

“Kami mengucapkan terima kasih atas reward yang diberikan ini. Penghargaan ini tentu akan jadi momentum untuk semakin menguatkan komitmen kita terhadap keterbukaan informasi terhadap tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Sulsel,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, apa yang telah dilakukan selama ini sejalan dengan komitmen Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dalam memberikan ruang terhadap keterbukaan, tranparansi, dan peningkatan layanan publik di Sulsel.

Hasdullah menjelaskan, setidaknya ada tiga alasan mengapa keterbukaan informasi wajib untuk dilaksanakan.

Pertama, adalah tuntutan Undang-undang No 14/2008 yang mewajibkan semua lembaga publik, lebih husus lagi lambaga pemerintahan wajib melaksanakan keterbukaan informasi publik. 

Kedua, merupakan tuntutan paradigma open goverment dan tatakelola pemerintahan yang  baik. Dan yang ketiga adalah tuntutan partisipasi publik dalam proses pembagunan daerah.

“Keterbukaan informasi dalam menata kelola pemerintahan di daerah bukan lagi menjadi pilihan akan tetapi sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan dalam menjawab tuntutan keterbukaan dan transparansi publik yang semakin baik,” tutupnya. 

Penulis: Jahir Majid
Editor: Awang Darmawan