Logo Sulselsatu

Kuasa Hukum Abu Tours Nilai Kesaksian PPATK Cacat Hukum

Asrul
Asrul

Kamis, 10 Januari 2019 00:00

Kuasa hukum Abu Tours, Hendro Saryanto. (Sulselsatu/Hermawan Mappiwali)
Kuasa hukum Abu Tours, Hendro Saryanto. (Sulselsatu/Hermawan Mappiwali)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Tim kuasa hukum Abu Tours menegaskan bahwa kesaksian Ketua Advokasi Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Muhammad Novian dalam sidang lanjutan kasus Abu Tours cacat hukum.

“Pertama ini cacat hukum, masalah pelaporan. Nah yang pelapor ini definisinya siapa sih?,” ujar ketua tim kuasa hukum Abu Tours, Hendro Saryanto di Pengadilan Negeri Makassar, Rabu (9/1/2019).

Hendro menegaskan, dalam konteks sebagai pihak PPATK, Muhammad Novian seharusnya tidak bisa menjadi ahli dalam persidangan lantaran posisinya harus sebagai pelapor soal adanya transaksi keuangan yang mencurigakan dari para terdakwa.

Baca Juga : Pailit, Hukuman Denda Bos Abu Tours Rp800 Juta Dinilai Tak Pantas

“Tapi ketika kita baca semua BAP nya, dia mengadopsi semua keterangan di kepolisian (sebagai dasar kesaksiannya),” ujar Hendro.

Sponsored by MGID

“Dia sudah seperti hakim,” tambahnya.

Dalam persidangan ahli Novian mengakui sendiri di hadapan majelis hakim bahwa pihaknya tidak memiliki kajian atau analisis internal dari PPATK yang menemukan upaya pencucian uang dari para terdakwa.

Baca Juga : Paling Ringan, Komisaris Abu Tours Ini Divonis 14 Tahun Penjara

Dalam kata lain, pertimbangan dalam kesaksian yang diberikan Novian dalam BAP murni dari kronologis yang disampaikan pihak penyidik kepolisian soal adanya temuan tindak pidana pencucian uang.

Namun dalam persidangan, kuasa hukum Abu Tours lainnya, Kanon memprotes pola kesaksian Novian. Terutama kronologi yang disampaikan penyidik.

“Misalnya disebutkan tadi ada pembelian barang bergerak maupun tidak bergerak, nah, itu kapan, tahun berapa, ini tidak ada di sini (dalam BAP kepolisian),” ujar Kanon.

Baca Juga : Jaksa Blokir Aset Emas Istri Bos Abu Tours di Pegadaian

“Sedang dalam perkara ini kita terbatas pada tahun 2018 saja,” tambahnya.

Masih dalam fakta persidangan, Novian sebagai ahli mengaku bahwa fungsi pihaknya selaku advokasi PPATK ada dua, yakni fungsi rekatif jika ada pelaporan, dan juga bisa reaaktif dengan memberikan analisis agau pendapat apabila ada pelaporan.

Penulis: Hermawan Mappiwali
Editor: Awang Darmawan

Sponsored by ADVERTNATIVE

 Komentar

 Terbaru

OPD06 Desember 2021 20:47
Rangga Janji Perjuangkan Aspirasi Warga Saat Reses Bisa Terealisasi
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota DPRD Sulsel Fachruddin Rangga kembali melakukan reses pada titik keempat di Kelurahan Pa’bundukang, Kecamat...
Berita Utama06 Desember 2021 20:13
Capaian Vaksinasi di Jeneponto Masih Rendah, Satgas Covid-19 Sulsel Turun Tangan
SULSELSATU.com, Jeneponto – Tim Satgas Covid-19 Provinsi Sulsel turun tangan langsung melakukan vaksinasi di Jeneponto. Kedatangan tim Satgas Co...
Breaking News06 Desember 2021 20:05
Varian Omicron Terus Menyebar, Pemerintah Tunda Pemberangkatan Umroh Sampai Tahun 2022
SULSELSATU.com, JAKARTA – Varian Omicron terus menyebar ke sejumpah negara. Melihat kondisj tersebut, Pemerintah memutuskan untuk menunda pember...
Sponsored by MGID
Ekonomi06 Desember 2021 19:46
BRI Tanggap Bencana Semeru, Kerahkan Mobil Evakuasi dan Bangun Posko Bantuan
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Proses penanganan bencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih terus berjala...