Pelapor Dugaan Suap Proyek yang Seret Nama Bupati Bulukumba Diteror OTK

49
Anggota DPR RI Akbar Faisal dan Andi Ichwan Amkas, ASN Pemkab Bulukumba yang melaporkan dugaan suap proyek Kementerian PUPR. (Sulselsatu/Hermawan Mappiwali)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Andi Ichwan Amkas, Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus yang menjadi pelapor dugaan kasus suap proyek irigasi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp49 miliar di Kabupaten Bulukumba mengaku diteror orang tidak dikenal (OTK).

Aksi teror itu didapatkan Ichwan setelah dirinya melapor ke Kejaksaan Tinggi Sulsel dan KPK RI.

Baca juga: Seret Nama Bupati Bulukumba, Akbar Faisal Desak Kejati Tuntaskan Kasus Suap Proyek Rp49 Miliar

Ia menceritakan, banyak nomor baru yang tidak dikenal alias “private number” ini melakukan pengancaman atau teror.

“Dia menelpon. Kamu di mana, saya bilang ini siapa, mereka nda menyebut nama. Saya bilang, Pak, kalau hal begini nda usah lagi dilakukan teror, biarkan proses hukum jalan, nda usah kita saling teror, biarkan ada pembuktian di proses hukum. Kan seperti itu,” ujar Ichwan saat ditemui di Hotel Claro, Makassar, Minggu (13/1/2019) kemarin.

Ichwan menjelaskan, bahwa aksi teror itu ia dapatkan sekira Oktober 2018 lalu. Waktu itu, ia baru saja mendatangi LPSK dan panggilan nomor baru pun terus bermunculan bahkan yang menelpon tersebut terus mencari keberadaan Andi Ichwan.

“Saya ditelpon, kamu di mana, saya bilang ini siapa, dia bilang tidak perlu kau tahu, jadi saya bilang tidak perlu kau tahu. Seperti itu saja,” katanya.

“Tapi sebentar ada lagi yang menelpon, saya bilang nda usah layani lagi. Sekarang ini saya sudah dilindungi oleh LPSK,” tambahnya lagi.

Lalu saat dikonfirmasi apakah orang yang melakukan teror itu suruhan dari bupati? Ichwan mengaku tak ingin berspekulasi.

“Wallahualam, saya tidak pernah mengatakan begitu (orang suruhan bupati). Tapi setelah ada kasus ini, baru ada yang kasi begitu saya,” tukasnya.

Seperti diketahui, yang dialami Andi Ichwan kini juga telah diketahui langsung anggota Komisi III DPR RI, Akbar Faisal yang kemudian mendesak Kejati Sulsel menuntaskan kasus tersebut.

Penulis: Hermawan Mappiwali
Editor: Hendra Wijaya

 

Rekomendasi Berita

Berita Terkini

Bertemu Aliyah, Kades Bontomangape Keluhkan Pencabutan Insentif PPKBD

SULSELSATU.com, TAKALAR - Karunia Ramli, selaku Pelaksana Tugas (Plt)...

Surya Paloh Imbau Warga Maksimalkan Hak Pilihnya

SULSELSATU.com - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengimbau...

PDAM Parepare Butuh Rp30 Juta untuk Suplai Air ke Pegunungan, Tetapi

SULSELSATU.com, PAREPARE - Menanggapi krisis air di Kota Parepare,...

Baca Juga