Opini: Polemik Dinkes Parepare, Hak Upah Kerja Kata Hukum

- Advertisement -

Penulis: Guntur SH

Polemik Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Parepare, jadi topik hangat untuk diperbincangkan di seluruh kalangan. Khususnya sambil nyantai dan seruput kopi di warkop kesayangan.

Persoalan ini berawal dari disegelnya aliran listrik di instansi kesehatan tersebut, hingga belum terbayarnya jasa para petugas jaga yang bernaung di Dinkes Parepare. Bahkan saat ini, mendapat penanganan dan pemeriksaan khusus dari Tim TP-TGR Pemkot.

Dalam penjabaran UU Ketenagakerjaan, hak seorang pekerja adalah diupah. Pekerja yang dimaksud jika dalam melaksanakan kegiatannya bekerja untuk melangsungkan kehidupannya dan terpaksa melakukan pekerjaan itu.

- Advertisement -

Sejatinya, pemerintah dalam hal ini secepatnya melakukan koordinasi kepada pihak-pihak yang dianggap kompoten mengetahui keberadaan dana pembayaran jasa tersebut, agar ditemukan kesesuaian fakta yang bertujuan menghindari fitnah.

dikatakanndustrial, pemerintah dapat saja melakukan koordinasi jalur yang disebut bipartit, apabila belum berhasil, selanjutnya dilakukan penyelesaian melalui jalur tripartit berupa mediasi diantara pihak. Namun apabila mediasi tersebut tidak juga berhasil, pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum baik secara perdata maupun pidana.

Pemerintah sangat memperhatikan sistem pengupahan. Dalam Undang-Undang dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP 78/2015”) dikatakan bahwa lengusaha yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar upah dikenai denda, dengan ketentuan:

a. mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya upah dibayar, dikenakan denda sebesar lima persen untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan.

b. sesudah hari kedelapan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah satu persen untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan satu bulan tidak boleh melebihi lima puluh persen dari upah yang seharusnya dibayarkan.

c. sesudah sebulan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah, syarat keperdatanya dapat mengajukan gugatan ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial).

Hanya saja, PHI belum ada di Kota Parepare. Sedangkan menyangkut dugaan adanya perbuatan pidana dapat langsung dilaporkan ke Polisi dengan dugaan terjadinya tindak pidana penggelapan yang diatur pada pasal 372 KUHP.

Ada hal yang menarik untuk dikaji pada persoalan ini, bahwa subjek pelaku dugaan tindak pidana ini diduga dilakukan oleh pegawai negeri (ASN) dan/atau pemegang jabatan publik lainnya, maka penyidik dapat saja menerapkan Pasal 415 KUHP untuk dijadikan acuan namun tetap tidak mengenyampingkan pasal 372 tadi.

Pegawai atau pejabat yang diberi kewenangan menguasai uang atau dokumen yang dimaksud dalam UU dapat berupa surat berharga, sehingga kemudian menyalah gunakan kewenangan yang diamanahkan baik dilakukannya secara sendiri maupun membiarkan dilakukannya kepada orang lain atau kelompok lain.

Maka perbuatan ini juga dikualifikasikan sebagai penggelapan, penjelasan ini dapat juga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pegawai negeri (ASN) atau pejabat publik yang melakukan penggelapan sebagaimana diatur dalam UU terkait kewenangan yang dimilikinya, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Administrative Penal Law.

Dimana perbuatannya ini masuk kedalam kewenangan administratif tetapi memiliki muatan berupa delik Penal (pidana), APL ini mengatur dan berlaku pula pada lingkup UU Perpajakan, UU Lingkungan dan UU Perbankan yang pada pokoknya diartikan bahwa pegawai negeri atau pejabat publik dianggap telah memberi ruang terhadap kepentingan satu orang atau lebih terhadap kelompok tertentu.

- Advertisement -

Populer

Masika ICMI Maros Bakal Lantik Pengurus Baru

SULSELSATU.com, MAROS - Sejumlah pengurus daerah Majelis Sinergi Kalam (Masika) Ikatan Cendikiawan Muslim se Indonesia (ICMI) Maros menggelar rapat persiapan pengukuhan dan pelantikan pengurus,...

Iqbal Suhaeb Diam-diam Punya Hobi Membaca, Koleksi Ratusan Buku

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb, diam-diam ternyata memiliki kegemaran yang jarang diekspos. Iqbal yang juga Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan...

Gubernur Sulsel Sebut Tak Ada Intervensi Penentuan Sekda Definitif

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) menegaskan, dirinya tidak tahu menahu soal perkembangan seleksi Sekda Sulsel. Dia juga menegaskan, tidak ada intervensi...

Ciptakan Santripreneurship BKHI NU Resmi Dibuka

SULSELSATU.com, TANGSEL - Ketua Umum PBNU KH. Said Agil Siradj resmi menandatangani prasasti dibukanya Bengkel Kreatif Hello Indonesia (BKHI) Nahdlatul Ulama (NU) di Jl....

Bawaslu: KPU Langgar Prosedur Penginputan Data Situng

SULSELSATU.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinyatakan melanggar tata cara dan prosedur penginputan data hasil pemilu ke dalam sistem informasi perhitungan suara (situng). Badan...

Gubernur Sulsel Ajak Masyarakat Tolak People Power 

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Gerakan people power yang digagas sejumlah tokoh politik pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto  dinilai bisa menciptakan instabilitas negara....

Sekkot Makassar Hadiri Buka Puasa Bersama Permabudhi

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Sekertaris Kota Makassar, Muhammad Ansar, menghadiri buka puasa bersama yang digelar Persatuan Umat Budha Indonesia (Permabudhi) di Aula Vihara Sasanadipa, Minggu...

Jakarta Memanas, Enam Warga Dilaporkan Tewas dan Ratusan Luka

SULSELSATU.com, JAKARTA - Enam orang dilaporkan tewas pada kerusuhan yang terjadi antara massa dan polisi di Jakarta. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI...

GALERI FOTO: Memasuki Musim Hujan, Dinas PU Kembali Perbaiki Drainase

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Pekerja menyelesaikan pembangunan ulang drainase di Jalan Prof Abdurrahman Basalamah, Makassar, Sabtu (20/10/2018). Pembangunan yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar...

Baca Juga

Nama Sukriansyah Santer Disebut Maju di Pilkada Makassar, Ini Kata Nurmal Idrus

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Nama-nama bakal calon Wali Kota Makassar mulai bermunculuan menjelang Pemilihan Walikota (Pilwali) yang akan berlangsung 2020 mendatang. Seperti Sukriansyah S Latief yang...

Perkuat Kebersamaan, BPP Bonebone Gelar Acara Buka Puasa Bersama

SULSELSATU.com, MASAMBA - Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bonebone menggelar acara Buka Puasa Bersama, Rabu (15/5/2019), di Aula Kantor BPP Bonebone. Acara buka bersama...

Sekda Buka Temu Karya Karang Taruna Wajo 2019

SULSELSATU.com - Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo Amiruddin membuka acara Temu Karya Karang Taruna TKK Tahun 2019 di ruang Pola Kantor Bupati Wajo, Sabtu (18/...

Gubernur Sulsel Sebut Tak Ada Intervensi Penentuan Sekda Definitif

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) menegaskan, dirinya tidak tahu menahu soal perkembangan seleksi Sekda Sulsel. Dia juga menegaskan, tidak ada intervensi...

Terbaru

Warga Membludak di Acara Bukber Bupati Wajo

SULSELSATU.com - Bupati Wajo Amran Mahmud menggelar buka bersama (Bukber) di rumah jabatan Bupati, Selasa, (21/5/2019). Bukber pada puasa ke 16 itu dihadiri ratusan orang....

Parenrengi Laporkan Edwar Horas ke Bawaslu Sulsel

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Calon Legislatif (Caleg) DPRD Sulsel dari Gerindra Andi Parenrengi melaporkan rekannya yang sesama Caleg Edward Wijaya Horas ke Bawaslu Sulsel. Parenrengi melalui...

Toyota Parepare Banjir Diskon, Siapkan THR Berupa Alpard

SULSELSATU.com, PAREPARE -- PT Toyota Kantor Cabang Parepare meluncurkan program diskon dan THR lebaran berupa 1 unit mobil Alphard, 3 mobil Fortuner dan 9...

Bupati Wajo Terima Kunjungan Satgas SM-3 T

SULSELSATU.com, WAJO - Kunjungan Satgas Mengedukasi Anak Negeri Masyarakat SM-3 T Indonesia di Ruang kerja Bupati Wajo , Selasa 21 Mei 2019. Dalam kunjungannya ini...
video

VIDEO: Pidato Prabowo Soal Utang BUMN Tuai Kontroversi, Ini Kata Jokowi

SULSELSATU.com - Presiden Joko Widodo menanggapi pidato kebangsaan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Jokowi meminta Prabowo untuk berpidato sesuai data, dan menebar optimistis. Video Editor:...