Opini: Polemik Dinkes Parepare, Hak Upah Kerja Kata Hukum

- Advertisement -

Penulis: Guntur SH

Polemik Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Parepare, jadi topik hangat untuk diperbincangkan di seluruh kalangan. Khususnya sambil nyantai dan seruput kopi di warkop kesayangan.

Persoalan ini berawal dari disegelnya aliran listrik di instansi kesehatan tersebut, hingga belum terbayarnya jasa para petugas jaga yang bernaung di Dinkes Parepare. Bahkan saat ini, mendapat penanganan dan pemeriksaan khusus dari Tim TP-TGR Pemkot.

Dalam penjabaran UU Ketenagakerjaan, hak seorang pekerja adalah diupah. Pekerja yang dimaksud jika dalam melaksanakan kegiatannya bekerja untuk melangsungkan kehidupannya dan terpaksa melakukan pekerjaan itu.

- Advertisement -

Sejatinya, pemerintah dalam hal ini secepatnya melakukan koordinasi kepada pihak-pihak yang dianggap kompoten mengetahui keberadaan dana pembayaran jasa tersebut, agar ditemukan kesesuaian fakta yang bertujuan menghindari fitnah.

dikatakanndustrial, pemerintah dapat saja melakukan koordinasi jalur yang disebut bipartit, apabila belum berhasil, selanjutnya dilakukan penyelesaian melalui jalur tripartit berupa mediasi diantara pihak. Namun apabila mediasi tersebut tidak juga berhasil, pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum baik secara perdata maupun pidana.

Pemerintah sangat memperhatikan sistem pengupahan. Dalam Undang-Undang dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP 78/2015”) dikatakan bahwa lengusaha yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar upah dikenai denda, dengan ketentuan:

a. mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya upah dibayar, dikenakan denda sebesar lima persen untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan.

b. sesudah hari kedelapan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah satu persen untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan satu bulan tidak boleh melebihi lima puluh persen dari upah yang seharusnya dibayarkan.

c. sesudah sebulan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah, syarat keperdatanya dapat mengajukan gugatan ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial).

Hanya saja, PHI belum ada di Kota Parepare. Sedangkan menyangkut dugaan adanya perbuatan pidana dapat langsung dilaporkan ke Polisi dengan dugaan terjadinya tindak pidana penggelapan yang diatur pada pasal 372 KUHP.

Ada hal yang menarik untuk dikaji pada persoalan ini, bahwa subjek pelaku dugaan tindak pidana ini diduga dilakukan oleh pegawai negeri (ASN) dan/atau pemegang jabatan publik lainnya, maka penyidik dapat saja menerapkan Pasal 415 KUHP untuk dijadikan acuan namun tetap tidak mengenyampingkan pasal 372 tadi.

Pegawai atau pejabat yang diberi kewenangan menguasai uang atau dokumen yang dimaksud dalam UU dapat berupa surat berharga, sehingga kemudian menyalah gunakan kewenangan yang diamanahkan baik dilakukannya secara sendiri maupun membiarkan dilakukannya kepada orang lain atau kelompok lain.

Maka perbuatan ini juga dikualifikasikan sebagai penggelapan, penjelasan ini dapat juga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pegawai negeri (ASN) atau pejabat publik yang melakukan penggelapan sebagaimana diatur dalam UU terkait kewenangan yang dimilikinya, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Administrative Penal Law.

Dimana perbuatannya ini masuk kedalam kewenangan administratif tetapi memiliki muatan berupa delik Penal (pidana), APL ini mengatur dan berlaku pula pada lingkup UU Perpajakan, UU Lingkungan dan UU Perbankan yang pada pokoknya diartikan bahwa pegawai negeri atau pejabat publik dianggap telah memberi ruang terhadap kepentingan satu orang atau lebih terhadap kelompok tertentu.

- Advertisement -

Populer

Sembilan Calon Rektor UIN Alauddin Makassar Adu Gagasan

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Senat UIN Alauddin Makassar menggelae pemaparan visi misi dan program kerja di Ruang Rapat Senat Lantai IV, Gedung Rektorat, Rabu (22/5/2019)...

Polisi Tangkap Mantan Danjen Kopassus, Wiranto: Aparat Tegas Jaga Keamanan

SULSELSATU.com, JAKARTA - Polisi menangkap mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) TNI Soenarko terkait dengan kepemilikan senjata api ilegal. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan,...

Perkara RSUD Makassar Masuk Tahap Pembuktian di KPPU

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Kantor Wilayah VI Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Makassar tahun ini tengah memproses tiga perkara yang masih berlanjut. Salah satunya adalah...

Perolehan Kursi dan Suara Tertinggi, NasDem Disebut Pemenang Pileg 2019

SULSELSATU.com, JAKARTA - Meski bukan peraih suara terbanyak, sesungguhnya Partai NasDem merupakan pemenang Pemilu Legislatif 17 April 2019. Alasannya, Partai NasDem mencatat kenaikan perolehan...

Rakor dengan Direktur ASDP, Kadishub Selayar Minta Tambahan Trip ke Pulau

SULSELSATU.com, BULUKUMBA - Direktur Transportasi Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP), Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Chandra Irawan memimpin rapat koordinasi angkutan lebaran di Kantor...

Motor Dibakar Warga, Jambret di Samata Bonyok Diamuk Massa

SULSELSATU.com, MAKASSAR- Kasus pencurian dengan kekerasan (Curas) alias jambret terjadi di siang bolong di Jalan Poros Tun Abdul Razak, Kelurahan Samata, Gowa, Selasa (21/5/2019). Dua...

Warga Membludak di Acara Bukber Bupati Wajo

SULSELSATU.com - Bupati Wajo Amran Mahmud menggelar buka bersama (Bukber) di rumah jabatan Bupati, Selasa, (21/5/2019). Bukber pada puasa ke 16 itu dihadiri ratusan orang....

Kemenhub Bakal Atur Jam Operasional dan Diskon Sewa Ojek Online

SULSELSATU.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan kembali bakal membuat aturan baru untuk ojek online. Aturan baru itu mulai dari batasan waktu operasional dan diskon sewa...

GALERI FOTO: Unibos Kukuhkan 450 Wisudawan

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Ratusan wisudawan Universitas Bosowa (Unibos) mengikuti wisuda di Kampus Unibos, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (19/4/2018). Sebanyak 450 wisudawan dikukuhkan pada acara...

Baca Juga

Gubernur Pastikan ASN Pemprov Terima THR Tepat Waktu

SULSELSATU.com MAKASSAR - Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah memastikan Pemprov Sulsel akan melakukan transfer gaji ke-14 atau Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu. Hal itu ditegaskan...

Antisipasi Harga Daging Melonjak, Disdag Makassar Mulai Siapkan Strategi

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Makassar rupanya telah menyiapkan strategi khusus agar harga daging di pasaran tidak melonjak selama bulan Ramadhan. Kepala Dinas...

Kontrak Guardiola di Juventus Bocor ke Publik

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Kabar tentang Pep Guardiola bakal melatih Juventus pada musim depan kian santer terdengar. Namun, pihak Manchester City membantah keras rumor itu. Kabar...

Jokowi Bakal Bertemu Dua Petinggi Parpol Oposisi Hari Ini

SULSELSATU.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dijadwalkan bertemu Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Instana Kepresidenan Bogor, Rabu (22/5/2019). Dilansir CNNIndonesia, Jokowi dijadwalkan...

Terbaru

Prihatin Kerusuhan 22 Mei, HMI Cabang Maros Gelar Aksi Damai

SULSELSATU.com, MAROS - Belasan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Maros, menggelar aksi damai di persimpangan patung kuda Maros, Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Pettuadae,...

Perolehan Kursi dan Suara Tertinggi, NasDem Disebut Pemenang Pileg 2019

SULSELSATU.com, JAKARTA - Meski bukan peraih suara terbanyak, sesungguhnya Partai NasDem merupakan pemenang Pemilu Legislatif 17 April 2019. Alasannya, Partai NasDem mencatat kenaikan perolehan...

Kado Program Kerja 100 Hari Duo Amran, Wajo Raih WTP

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Bupati Wajo Amran Mahmud berhasil membawa Kabupaten Wajo meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun...

Kominfo Minta Masyarakat Uninstall VPN

SULSELSATU.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengimbau masyarakat untuk menghapus aplikasi virtual private network (VPN). Imbauan ini disampaikan pemerintah usai pembatasan akses ke...
video

VIDEO: Bupati Kendal Berang Soal Video Guru Dibully Siswa

SULSELSATU.com, KENDAL – Bupati Kendal Mirna Anissa langsung turun tangan usai video seorang guru dibully siswanya di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah viral di media...