Opini: Polemik Dinkes Parepare, Hak Upah Kerja Kata Hukum

Penulis: Guntur SH

Polemik Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Parepare, jadi topik hangat untuk diperbincangkan di seluruh kalangan. Khususnya sambil nyantai dan seruput kopi di warkop kesayangan.

Persoalan ini berawal dari disegelnya aliran listrik di instansi kesehatan tersebut, hingga belum terbayarnya jasa para petugas jaga yang bernaung di Dinkes Parepare. Bahkan saat ini, mendapat penanganan dan pemeriksaan khusus dari Tim TP-TGR Pemkot.

Dalam penjabaran UU Ketenagakerjaan, hak seorang pekerja adalah diupah. Pekerja yang dimaksud jika dalam melaksanakan kegiatannya bekerja untuk melangsungkan kehidupannya dan terpaksa melakukan pekerjaan itu.

Sejatinya, pemerintah dalam hal ini secepatnya melakukan koordinasi kepada pihak-pihak yang dianggap kompoten mengetahui keberadaan dana pembayaran jasa tersebut, agar ditemukan kesesuaian fakta yang bertujuan menghindari fitnah.

dikatakanndustrial, pemerintah dapat saja melakukan koordinasi jalur yang disebut bipartit, apabila belum berhasil, selanjutnya dilakukan penyelesaian melalui jalur tripartit berupa mediasi diantara pihak. Namun apabila mediasi tersebut tidak juga berhasil, pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum baik secara perdata maupun pidana.

Pemerintah sangat memperhatikan sistem pengupahan. Dalam Undang-Undang dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP 78/2015”) dikatakan bahwa lengusaha yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar upah dikenai denda, dengan ketentuan:

a. mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya upah dibayar, dikenakan denda sebesar lima persen untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan.

b. sesudah hari kedelapan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah satu persen untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan satu bulan tidak boleh melebihi lima puluh persen dari upah yang seharusnya dibayarkan.

c. sesudah sebulan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah, syarat keperdatanya dapat mengajukan gugatan ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial).

Hanya saja, PHI belum ada di Kota Parepare. Sedangkan menyangkut dugaan adanya perbuatan pidana dapat langsung dilaporkan ke Polisi dengan dugaan terjadinya tindak pidana penggelapan yang diatur pada pasal 372 KUHP.

Ada hal yang menarik untuk dikaji pada persoalan ini, bahwa subjek pelaku dugaan tindak pidana ini diduga dilakukan oleh pegawai negeri (ASN) dan/atau pemegang jabatan publik lainnya, maka penyidik dapat saja menerapkan Pasal 415 KUHP untuk dijadikan acuan namun tetap tidak mengenyampingkan pasal 372 tadi.

Pegawai atau pejabat yang diberi kewenangan menguasai uang atau dokumen yang dimaksud dalam UU dapat berupa surat berharga, sehingga kemudian menyalah gunakan kewenangan yang diamanahkan baik dilakukannya secara sendiri maupun membiarkan dilakukannya kepada orang lain atau kelompok lain.

Maka perbuatan ini juga dikualifikasikan sebagai penggelapan, penjelasan ini dapat juga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pegawai negeri (ASN) atau pejabat publik yang melakukan penggelapan sebagaimana diatur dalam UU terkait kewenangan yang dimilikinya, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Administrative Penal Law.

Dimana perbuatannya ini masuk kedalam kewenangan administratif tetapi memiliki muatan berupa delik Penal (pidana), APL ini mengatur dan berlaku pula pada lingkup UU Perpajakan, UU Lingkungan dan UU Perbankan yang pada pokoknya diartikan bahwa pegawai negeri atau pejabat publik dianggap telah memberi ruang terhadap kepentingan satu orang atau lebih terhadap kelompok tertentu.

Populer

Live Streaming Liga Italia: Hellas Verona Vs AC Milan

SULSELSATU.com, MAKASSAR - AC Milan bakal bertandang ke Stadio Marc'Antonio Bentegodi melawan Hellas Verona pada pekan ketiga Liga Italia, Senin (16/9/2019) pukul 02.45 Wita...
video

VIDEO: Pemerintah Rebut Stadion Andi Mattalatta, Ahli Waris “Melawan”

SULSELSATU.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merebut hak penggunaan Stadion Andi Mattalatta. Pemprov Sulsel mulai bergerak untuk mengambil alih Stadion Mattoanging Makassar dari pihak Yayasan...

Warga Tamalatea Blokade Jalan Poros Jeneponto, Akses Makassar-Bantaeng Buntu

SULSELSATU.com, JENEPONTO - Ratusan warga Ci'nong Kelurahan Tonro Kassi, Kecamatan Tamalatea, memblokade jalan poros Jeneponto. Aksi ini dilakukan mulai 09:30 pagi Wita. Informasi yang dihimpun, massa...
video

VIDEO: Pasangan Ini Kedapatan Berhubungan Intim di Pesawat

SULSELSATU.com - Pria dan wanita terpergok sedang melakukan hubungan intim di pesawat. Momen itu terjadi dalam penerbangan menuju Meksiko. Tanpa memedulikan keberadaan penumpang lain. Video Editor: Andi...

Catat! Berikut Menu Diet Seminggu yang Ampuh

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Baik Diet OCD maupun Diet Mayo, Bagi Sahabat Sehat yang sedang berniat untuk diet, tak ada salahnya untuk mengadopsi gaya hidup...

KASN Ancam Laporkan Gubernur ke Presiden

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Asisten Komisioner Bidang Promosi dan Advokasi KASN,  Nurhasni angkat bicara terkait langkah yang diambil oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA) terkait...

Laga Pencak Silat di Porkab Sinjai Ricuh, Ini Penjelasan KONI

SULSELSATU.com, SINJAI - Laga pencak silat di Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) Sinjai yang berlangsung di Gedung Sinjai Bersatu, Kamis (12/9/2019) ricuh. Atlet utusan dari...

Catat! Ini Jadwal Puasa Sunah di Bulan Muharram

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Tahun Baru 1 Muharram 1441 Hijriah akan jatuh 1 September mendatang. Umat Islam di seluruh dunia tentu bakal merayakan datangnya awal...

FOTO: Front Perjuangan Tani Tamalanrea Demo Kantor Gubernur Sulsel

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Front Perjuangan Tani Tamalanrea gelar demo di depan kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar,...

Baca Juga

Putra Asli Sulsel Pimpin BPP HIPMI

SULSELSATU.com, JAKARTA - Putra asli Sulawesi Selatan, Mardani H Maming, terpilih menjadi ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) masa bakti...

Sebelum Dilantik Jadi Legislator Sulsel, Muzayyin Kunjungi Tokoh Agama

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Ada tradisi baru yang ditampilkan oleh Anggota DPRD Sulsel 2019-2023, Muzayyin Arif. Sebelum dilantik 24 September nanti, dia menemui sejumlah tokoh...
video

VIDEO: Gemas, Bocah Ini Bikin Nasi Goreng untuk Adiknya

SULSELSATU.com - Seorang bocah laki-laki memasak untuk adiknya. Meskipun usianya masih sangat muda, namun ia sudah pintar memasak. Bocah tersebut tampak lihai memasukkan bahan-bahan makanan nasi...

Pencuri Beras Dijerat Ancaman Lima Tahun Penjara

SULSELSATU.com, PAREPARE - Kepolisian sektor (Polsek) Ujung, Polres Parepare, menggelar press release terkait kasus pencurian pembongkaran rumah, yang melibatkan dugaan tersangka, Sugianto. Tersangka Sugianto, diduga...

Terbaru

Jalin Silaturahmi, Dandim 1425 Jeneponto Gelar Family Gathering di Pantai Bira

SULSELSATU.com, JENEPONTO - Puluhan Prajurit TNI dan pengurus Persit Kodim 1425 Jeneponto menggelar Family Gathering atau berkumpul bersama akhir pekan di Pantai Bira Bulukumba. Hal...

Jelang Pilwali, Iqbal Suhaeb Minta BPS Rampungkan Data Kependudukan

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengingatkan Badan Pusat Statistik (BPS) agar merampungkan data kependudukan jelang Pilwali 2020. Ia mengibaratkan BPS sebagai...

Milad ke-53 KAHMI, Iqbal Harap Kekompakan Terjaga

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengharapkan di milad ke 53 tahun KAHMI tetap mampu menjaga kekompakan. Harapan itu disampaikannya saat menghadiri...

Diklatpim III Parepare Dinilai “Cacat”, DPRD Soroti Wali Kota

SULSELSATU.com, PAREPARE - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, Rudi Najamuddin, menyoroti Pemerintah Daerah terkait kegiatan Pendidikan Pelatihan Pimpinan (Diklatpim) golongan III...
video

VIDEO: Demo Desak Kadis Koperasi Jeneponto Dicopot Nyaris Ricuh

SULSELSATU.com,JENEPONTO - Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Aksi Pemuda 9 dan Forum Massa Jeneponto menggelar aksi unjuk rasa mendesak Bupati Jeneponto Iksan Iskandar...