Logo Sulselsatu

Kekang Kebebasan Berpendapat, Ketua DPR Persilakan UU ITE Diujimaterikan ke MK

Asrul
Asrul

Rabu, 30 Januari 2019 13:31

Ketua DPR Bambang Soesatyo. (Int)
Ketua DPR Bambang Soesatyo. (Int)

SULSELSATU.com, JAKARTA – Ketua DPR Bambang Soesatyo angkat bicara soal kritikan yang tertuju pada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE).

Memang, tidak sedikit warga negara yang terjebak dalam “sangkar” Undang-undang tersebut, dan kehadirannya dianggap mengekang kebebasan berpendapat.

Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, menilai apa yang tertera dalam pasal-pasal UU ITE, pembuktian hukumnya adalah di pengadilan.

Baca Juga : VIDEO: Tak Terima Divonis 3 Tahun, Aktivis Anti Masker Serang Hakim

“Itu kan semua kewenangan atau kemerdekaan kehakiman, jadi tidak perlu ada yang perlu dipersoalkan,” kata Bamsoet di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, seperti dilansir Kumparan, Rabu (30/1/2019).

Sponsored by MGID

Dalam jalur konstitusional, Bamsoet menyarankan para pengkritik UU ITE agar melakukan langkah judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

“Ya silakan kalau memang ada pasal atau melakukan gugatan judicial review di MK, silakan saja,” kata politikus Partai Golkar itu.

Baca Juga : Peluncuran Microsite dan Buku Korban UU ITE, Arsyad: Semua Bisa Kena

“Kalau ada upaya-upaya untuk merevisi lagi, ya dipersilakan. Ada mekanisme yang diatur oleh UU atau negara bisa melalui inisiatif DPR bisa melalui inisiatif pemerintah,” imbuhnya.

Sebab, menurut dia, tak hanya kali ini saja UU yang lahir baik dari pemerintah maupun dari DPR yang diujimaterikan di Mahkamah Konstitusi.

“Kan bukan hanya satu dua kali undang-undang yang lahir dari DPR dan pemerintah dikoreksi di MK,” kata Bamsoet.

Baca Juga : PKS Tunggu Keseriusan Presiden Jokowi Revisi UU ITE

Yang terbaru UU ITE menjerat pentolan Dewa 19 Ahmad Dhani dalam kasus ujaran kebencian.

Ahmad Dhani didakwa Pasal 45 A ayat (2) Juncto Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto 55 ayat (1) kesatu KUHP dengan ancaman hukuman berupa penjara 6 tahun dan denda Rp1 miliar. Hakim kemudian menjatuhan vonis 1,5 tahun penjara.

Terkait pidana UU ITE ini, muncul usulan dari sejumlah pihak untuk merevisi beleid itu.

Baca Juga : PKS Tunggu Keseriusan Presiden Jokowi Revisi UU ITE

Editor: Hendra Wijaya

 

Sponsored by ADVERTNATIVE

 Komentar

 Terbaru

OPD06 Desember 2021 20:47
Rangga Janji Perjuangkan Aspirasi Warga Saat Reses Bisa Terealisasi
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota DPRD Sulsel Fachruddin Rangga kembali melakukan reses pada titik keempat di Kelurahan Pa’bundukang, Kecamat...
Berita Utama06 Desember 2021 20:13
Capaian Vaksinasi di Jeneponto Masih Rendah, Satgas Covid-19 Sulsel Turun Tangan
SULSELSATU.com, Jeneponto – Tim Satgas Covid-19 Provinsi Sulsel turun tangan langsung melakukan vaksinasi di Jeneponto. Kedatangan tim Satgas Co...
Breaking News06 Desember 2021 20:05
Varian Omicron Terus Menyebar, Pemerintah Tunda Pemberangkatan Umroh Sampai Tahun 2022
SULSELSATU.com, JAKARTA – Varian Omicron terus menyebar ke sejumpah negara. Melihat kondisj tersebut, Pemerintah memutuskan untuk menunda pember...
Sponsored by MGID
Ekonomi06 Desember 2021 19:46
BRI Tanggap Bencana Semeru, Kerahkan Mobil Evakuasi dan Bangun Posko Bantuan
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Proses penanganan bencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih terus berjala...