Pengadaan Barang dan Jasa Kerap Bermasalah dengan Hukum

31

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Tugas pengadaan barang dan jasa sepertinya menjadi hal yang cukup menakutkan karena pelaksanaannya selalu bermasalah dengan hukum.

Demikian yang disampaikan oleh Asisten II Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial, Irwan Bangsawan, saat membuka kegiatan FGD Lembaga Pemantau Independen Barang dan Jasa (LPIBJ) bertajuk “Permasalahan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa” yang digelar di Hotel Claro, Senin, (4/2/2019).

“Ini menjadi suatu hal yang sangat menakutkan untuk kita. Sepertinya setiap pengadaan barang jasa ini selalu bermasalah dengan hukum. Namun kita bersyukur di Kota Makassar karena tidak harus menjadi hal yang kita takuti,” kata Irwan.

Menurutnya, selama ini LPIBJ sudah sangat baik dalam mengawal pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pemkot Makassar. Meski begitu, ia menekankan bahwa ASN tetap harus berhati-hati dalam pengadaan barang dan jasa.

“Tapi sebagai ASN, kita harus berhati-hati. Karena kadang-kadang kita tidak berniat tapi ketika kita menjalankan ini malah tersandung masalah hukum,” katanya lagi.

Dia menyebutkan, ada beberapa faktor yang membuat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berakhir dengan permasalahan hukum. Yaitu, niat, mudahnya meloloskan satu kegiatan, dan yang paling banyak terjadi adalah pihak bersangkutan tidak tahu karena masih berpedoman pada sistem yang biasanya.

“Padahal yang harus kita lakukan bukan yang biasanya. Tetapi yang seharusnya. Karena yang biasanya kita lakukan kadang-kadang ada perubahan. Belum tentu yang biasanya itu benar. Inilah pemahman yang harus ditanamkan sehingga apa yang kita harapkan nanti dapat terlaksana,” pungkasnya.

Penulis: Asrhawi Muin
Editor: Awang Darmawan

Rekomendasi Berita

Baca Juga