Tiga Terdakwa Kasus Korupsi MAN IC Gowa Didakwa 20 Tahun Penjara

12
Ilustrasi. (Int)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sidang perdana kasus korupsi pembangunan MAN IC Gowa pada tahun 2015 dengan agenda pembacaan dakwaan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Makassar, Kamis (7/2/2019).

Tiga terdakwa sekaligus menjalani sidang dakwaan. Mereka adalah Direktur PT Syafitri Perdana Konsultan, Alimuddin Anshar, pejabat pembuat komitmen (PPK) Andi Muhammad Zainul Yasni, serta Hendrik Wijaya selaku rekanan alias Dirut PT Cahaya Insan Persada.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan Abdullah, ketiga terdakwa dianggap melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Dalam pembangunan asrama putra dan putri MAN IC, banyak terjadi keropos beton, banyak yang retak. Indikasi bangunan tidak memenuhi persyaratan. Ahli kategorikan tidak memenuhi aspek muatan berdasarkan ketentuan yang ada dalam aturan,” ujar Abdullah.

Ketiga terdakwa juga didakwa subsidair pada pasal pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hukuman maksimal dalam dakwaan jaksa maksimal 20 tahun penjara.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Alimuddin Anshar, Tadjuddin Rachman langsung menolak dakwaan jaksa.

“Berhubung karena baru hari ini kami menerima dakwaan jadi kami mohon untuk mempelajari dakwaannya dulu. Kemungkinan kami ajukan eksepsi,” ujar Tadjuddin di hadapan ketua majelis hakim, Yamto Susena.

Seperti diketahui, dugaan korupsi pembangunan MAN IC di Gowa merugikan total kerugian negara sebesar Rp7.257.363.637,00 yang merupakan hasil audit oleh BPKP Sulsel.

Tadjuddin, kerugian negara yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu berbeda dengan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebut bahwa tidak ada kerugian negara dalam proyek pembangunan ini.

“Ada putusan pengadilan tata usaha negara yang sedang dibanding BPKP menyangkut kerugian negara. Putisan itu menyatakan sudah tidak ada kerugian negara, sehingga hal itu yang akan saya jadikan bahan eksepsi untuk menyatakan klien saya tidak patut lagi dijadikan terdakwa,” tutupnya.

Penulis: Hermawan Mappiwali
Editor: Awang Darmawan

Rekomendasi Berita

Berita Terkini

Sematkan Rompi Linmas dan ID Card Pemantau TPS, Ini Pesan Taufan

SULSELSATU.com, PAREPARE - Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe,...

Bupati dan Ketua DPRD Sinjai Hadiri Apel Masa Tenang Pemilu Bersama TNI-Polri

SULSELSATU.com, SINJAI - TNI Polri Kabupaten Sinjai menggelar apel...

197 CPNS di Parepare Terima SK

SULSELSATU.com, PAREPARE - Sekitar 197 Calon Pegawai Negeri Sipil...

Baca Juga