Panglima TNI Wacanakan Perwira Masuk Kementerian/Lembaga, Balik ke Orde Baru?

36
Misi Kemanusiaan, 200 Personel TNI AD Diberangkatkan ke Lombok (Sulselsatu/Moh Niaz Sharief)

SULSELSATU.com, JAKARTA – Wacana Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk merevisi Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, mendapat respons keras dari berbagai pihak.

Rencana Hadi merevisi Undang-undang tersebut untuk memberi peluang perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) TNI masuk kementerian/lembaga di Indonesia. Revisi ini nantinya akan memungkinkan TNI bisa menduduki kursi birokrat sesuai dengan jumlah pati dan pamen yang nonjob.

Dilansir CNN Indonesia, Kamis (7/1/2019), pemerhati militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengkritik keras wacana tersebut. Dia mengatakan, masuknya TNI ke kementerian menodai ikhtiar reformasi dan dapat membangkitkan dwifungsi TNI.

“Bukan sekadar menodai, ini mengingkari agenda reformasi,” kata Khairul, Rabu (6/2/2019).

Menurut Khairul, ada sejumlah kebijakan pemerintah yang melanggar agenda reformasi tapi masih bisa dalam batas normal. Namun wacana masuknya TNI ke birokrasi dia nilai sebagai tindakan berlebihan.

“Tapi kalau kemudian ditambah lagi itu sudah berlebihan dan kita akan kembali melihat apa yang di masa lalu disebut sebagai dwifungsi dan kekaryaan TNI,” katanya.

Istilah dwifungsi digunakan di era Orde Baru, ketika itu TNI masih bernama ABRI. Dwifungsi ABRI merupakan suatu doktrin di lingkungan Militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara, serta kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan.

Wacana masuknya perwira TNI ke kementerian juga bisa memicu rusaknya pola karir di kementerian/lembaga yang dimaksud. Kecemburuan ini bisa memicu masalah internal di tubuh kementerian atau lembaga itu sendiri.

“Yang jelas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkarir di situ yang tadinya berpeluang tiba-tiba gagal karena dimasuki TNI,” katanya.

Menurut Khairul penempatan perwira TNI harus memerhatikan latar belakang anggota tersebut. Khairul menilai tidak semua pati atau pun pamen memiliki kompetensi yang baik dan cocok di tubuh birokrat.

“Kompetensi juga menjadi problem karena itu butuh penyesuaian, mereka kan bukan super hero yang bisa ditempatkan di mana saja,” jelas dia.

Khairul berpendapat usulan masuknya perwira TNI ke kementerian berbau politis.

“Wacana penempatan TNI nonjob saya kira kebablasan. Politis bisa katakan karena ini jelas jauh menyimpang dr agenda reformasi,” katanya.

Sementara, pengamat militer Universitas Indonesia (UI), Edy Prasetyono mengatakan sebaiknya penempatan perwira TNI di Kementerian harus berdasarkan kebutuhan pemerintah dan bukan karena permintaan dari TNI.

Hal itu tertuang dalam UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 47 ayat 3. Pasal itu menuliskan prajurit yang menduduki jabatan didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non-departemen.

“Harus yang benar-benar membutuhkan keahlian atau expertise TNI,” kata Edy.

Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2010 juga menjelaskan prajurit yang memasuki birokrasi merupakan atas permintaan pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian.

“Jika tidak (berdasarkan kebutuhan) akan merusak sistem promosi karir di lembaga atau kementerian tersebut,” katanya.

Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menyebut, ada ribuan pamen dan pati TNI yang mandek kariernya. Sebagai jalan keluar, fenomena ini harus dibarengi dengan pembenahan sistem manajemen rekrutmen di tubuh TNI.

“Bagaimana agar TNI segera membenahi penataan sistem rekrutmennya. Karena ini enggak jalan dibuktikan dengan banyaknya surplus kolonel dan bintang,” kata Effendi.

“Artinya jika banyak yang menganggur dan nonjob ada sesuatu yang enggak tepat di sistemnya,” lanjut dia.

Effendi menceritakan sebenarnya isu surplus pamen dan pati ini sudah banyak dibahas di DPR. Kebanyakan dari pati dan pamen yang kariernya mandek karena melanjutkan studi di luar negeri.

“Kolonel dan Bintang di level Letkol itu 1000 lebih nonjob. Itu ada sekolah setelah sekolah kembali ke jabatannya dan mungkin diisi orang lain,” kata dia.

Effendi mengingatkan agar kebijakan tersebut jangan disusupi isu politik.

“Dikaji ulang tolong lebih hati-hati boleh saja melakukan perenggangan keadaan tapi dihitung betul dampak dan sosial politik. Tidak mungkin enggak ada efek negatifnya,” kata dia.

Editor: Hendra Wijaya

 

Rekomendasi Berita

Baca Juga