Pemkot Makassar Belum Sepakat Gaji PPPK Diambil dari APBD

30
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto. (Sulselsatu/Asrhawi Muin)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengaku hingga saat ini masih menanti perkembangan situasi beberapa daerah di Indonesia terkait sistem penggajian bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Pasalnya, masih ada beberapa daerah belum menyanggupi jika anggaran gaji P3K dibebankan melalui APBD.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, mengaku masih sementara mempelajari sistem penggajian P3K yang dibebankan kepada APBD itu. Ini dilakukan sebelum nantinya Pemkot memutuskan soal aturan penggajian untuk pegawai P3K.

“Pada prinsipnya kita harus siap kalau itu sudah perintah negara. Cuma persoalannya saya harus pelajari dulu soal sistem penggajian ini,” kata Danny, sapaannya, Jumat, (8/2/2019).

Meski begitu, Danny mengaku belum menyiapkan anggaran untuk penggajian P3K tersebut, apalagi masih banyak daerah yang belum menyanggupi hal itu.

“Itu kan masih negosiasi kepala daerah yang mau tanggung semua atau tidak. Tapi segala prosedurnya saya ikuti. Makanya belum dianggarkan karena wacanannya baru muncul,” tuturnya.

Karena itu, lanjut Danny, dirinya belum menandatangani surat pernyataan terkait sistem penggajian P3K tersebut. Padahal, penerimaan tenaga P3K mulai dibuka secara resmi per 8 Februari 2019 sementara belum ada kesepakatan dari Pemkot Makassar.

“Saya tinggal tanda tangan kalau semua kepala daerah sudah menandatangani,” pungkasnya.

Penulis: Asrhawi Muin
Editor: Awang Darmawan

Rekomendasi Berita

Baca Juga