Bawaslu Sidrap Perketat Pengawasan kepada Kades dan ASN yang Berpolitik Praktis

115
Ilustrasi. (Ist)

SULSELSATU.com, SIDRAP – Bawaslu Sidrap memperketat pengawasan kepada para kepala desa dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahapan Pemilu 2019.

Ketua Bawaslu Sidrap, Asmawati Salam mengatakan, ASN dan kepala desa merupakan sosok yang paling sentral di masyarakat. Sehingga, keberadaannya harus dicermati serta melakukan pengawasan yang melekat.

“Kami minta masyarakat ikut mengawasi netralitas ASN dan kades,” kata Asmawati, Senin (11/2/2019) malam.

Dia menuturkan, kades dan ASN memposisikan diri netral dan tidak mengambil bagian dari tim pemenangan dari peserta pemilu yang akan berkontestasi pada Pemilu serentak 2019.

“Jadi tidak boleh mengambil sikap, tindakan atau keputusan yang dapat menguntungkan salah satu peserta pemilu. Apalagi nekat melakukan penggiringan mobilisasi massa,” tegasnya.

Menurut Asmawati, secara tupoksi, kades dan ASN ini figur sentral bahkan menjadi tokoh di masyarakat sehingga sering menjadi rujukan. Untuk itu, Bawaslu harap keduanya menempatkan diri sesuai undang-undang.

Sebab, kata Asma, ada sanksi untuk ASN yang melanggar. “Terkait pelanggaran netralitas ASN ini bisa ada dua jalur yang ditempuh. Kalau pelanggaran administratif kita rekomendasi ke ASN, nanti direkomendasikan ke pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk menjatuhkan sanksi administrasi,” katanya.

Selain pelanggaran administrasi, terdapat pelanggaran tindak pidana pemilu yang harus diwaspadai ASN. Sehingga, diharapkan ASN tidak membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu pihak.

“Perlu dingat adalah di samping pelanggaran administrasi juga ada pelanggaran-pelanggaran yang masuk kategori tindak pidana pemilu. Saya contohkan misalnya ASN atau pejabat negara yang membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu, bisa kena pidana,” pungkasnya.

Editor: Hendra Wijaya

 

 

Rekomendasi Berita

Baca Juga