Ini Kasus-kasus Korupsi yang Mangkrak di Kejari Parepare

9
Masyarakat mempertanyakan penanganan sejumlah kasus korupsi di Kejari Parepare. (Ist)

SULSELSATU.com, PAREPARE – Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare didemo puluhan masyarakat soal sejumlah kasus yang belum terselesaikan, termasuk terlambatnya eksekusi yang telah putus di Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tipikor.

Pada kesempatan itu, Kajari Parepare, Andi Darmawangsa mengaku telah menerima dan menjawab aspirasi yang disampaikan masyarakat yang berunjuk rasa di kantornya.

“Telah kami jawab. Saya melihat saudara-saudara kami yang berunjuk rasa di Kejari Parepare hari ini sebagai bentuk kontrol sosial kepada aparat penegak hukum,” ujar Darmawangsa, Rabu (13/2/2019).

Menurutnya, masyarakat saat ini semakin cerdas. Sejumlah kasus dipertanyakan, sejauh mana penanganannya, termasuk eksekusi AA, OTT eks ULP, kasus di RSUD, Dinkes dan usulan TP4D.

“Terkait AA, kami jelaskan bahwa panggilan telah dilayankan, namun info yang didapatkan bahwa PH nya, belum menerima petikan tersebut,” ujarmya.

“Kami telah koordinasikan dengan PN Parepare, dan info yang didapat bahwa masih proses penyampaian ke yang bersangkutan,” lanjutnya.

Sedangkan kasus OTT eks ULP, lanjut Darmawangsa, setelah berkas dipelajari, JPU menilai belum lengkap, sehingga terbit P18 dan P19. Karena belum dipenuhi sehingga SPDP dan berkasnya dikembalikan ke penyidik sesuai SOP.

“Namun demikian, apabila penyidik hendak melimpahkan kembali, maka tentu JPU siap menerimanya,” ucapnya.

Tentang kasus RSUD, secara umum pemeriksaan sudah selesai, dan hasil audit BPKP menyatakan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp2,3 milyar dan telah dipulihkan.

“Namun pemberkasannya masih kita tahan lantaran menunggu hasil persidangan audit TPTGR. Mengingat, ada indikasi dana tersebut berhubungan dengan kisruh yang terjadi di Dinkes Parepare,” kata dia.

Untuk pembayaran honor pegawai Call Centre 112, Darmawangsa menyarankan agar membuat pengaduan kepada pemkot sebagai pihak yang mengontrak. Sebab kasus ini erat hubungannya dengan ketenagakerjaan (pembayaran upah kerja).

“Sementara untuk terdakwa Farida, kami jelaskan bahwa belum dapat kami eksekusi karena dalam proses kasasi dan belum turun putusannya. Intinya kami mohon kesabaran dan dukungannya,” pungkasnya.

Penulis: Andi Fardi
Editor: Hendra Wijaya

 

Rekomendasi Berita

Baca Juga