Masyarakat Demo Kantor Walikota, DPRD dan Kejari Parepare, Ini Tuntutannya

16

SULSELSATU.com, PAREPARE – Berbagai elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di tiga titik yakni kantor Walikota, DPRD dan Kejari Parepare, Rabu (13/2/2019).

Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan sebagai upaya penyelamatan uang rakyat, sekaligus meminta pernyataan sikap terkait sejumlah persoalan yang terjadi di lingkup Pemkot Parepare.

“Misalnya, pembayaran insentif pegawai di sejumlah OPD, seperti Call Centre 112, Dinas Kebersihan, kader posyandu dan lainnya, yang hingga saat ini belum dibayarkan, padahal dana tersebut telah cair sejak lama,” kata koordinator aksi, Ibnu Hajar.

Menurutnya, fenomena gagal bayar yang terjadi di Parepare menjadi cerminan buruknya pengelolaan keuangan di pemerintah daerah.

“Karena itu, kami menuntut mendesak eks Kadiskes Kota Parepare, dr. Yamin untuk bicara terkait persoalan dana tersebut. Meminta pertanggungjawaban Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe selaku kepala daerah,” tandasnya.

“Selain itu, mendesak Pemkot Parepare segera menyelesaikan kewajibannya terkait pembayaran insentif pegawai di sejumlah OPD,” bebernya.

Dalam aksi tersebut, demonstran juga menyesalkan sikap DPRD Parepare yang terkesan tak peduli pada nasib para pegawai yang belum menerima haknya.

“Kami pun menuntut mendesak DPRD Parepare untuk segera menggunakan hak-hak pengawasannya yang diamanahkan oleh undang-undang yang mengatur hak interpelasi, hak angket dan hak menyetujui pendapat terhadap kebijakan Walikota Parepare yang dinilai telah menyimpang,” jelas dia.

“Kami pun mendesak DPRD Parepare untuk meminta bantuan lembaga pemeriksa keuangan BPK RI untuk melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dinilai amburadul,” tegasnya.

Demonstran juga mendorong aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan untuk serius mengusut dugaan tindak korupsi yang terjadi di Kota Parepare.

“Sekaligus meminta KPK untuk ikut serta melakukan pengusutan sekaligus penindakan terhadap dugaan tindak pidana yang hingga kini belum dapat dituntaskan oleh aparat pengegak hukum Kota Parepare,” katanya.

Penulis: Andi Fardi
Editor: Awang Darmawan

Rekomendasi Berita

Baca Juga