Ahli Hukum: Jika Ada Keraguan, Terdakwa Lebih Baik Dibebaskan

243

SULSELSATU.com, JAKARTA – Sidang perkara dugaan perintangan penyidikan dengan terdakwa Lucas kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (14/2/2019). Agenda sidang kali ini yakni mendengarkan keterangan dua orang ahli hukum pidana masing-masing Prof Said Karim dari Fakultas Hukum Unhas dan Dr Mudzakkir dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII).

Dalam kesaksiannya, Prof Said Karim menjelaskan definisi perintangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Tipikor dan juga keabsahan barang bukti di persidangan.

Menurut dia, norma hukum Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang disebut sebagai “Obstruction of Justice” masih bersifat sangat umum dan luas. Sehingga, memerlukan batasan dan kriteria tentang apa yang dimaksud dengan menghalangi, merintangi dan menggagalkan penyidikan/peradilan.

“Perbuatan menghalangi atau merintangi atau menggagalkan nanti terpenuhi keadaannya apabila perbuatan yang dianggap menghalang-halangi tersebut mengakibatkan penyidik tidak mampu melaksanakan fungsi dan tugas pokok kewenangannya secara baik dan optimal,” katanya.

“Dengan demikian, rumusan Pasal 21 sebenarnya merupakan delik materiil yang mensyaratkan harus terpenuhinya akibat,” imbuh Prof Said.

Prof Said melanjutkan, setiap barang bukti atau alat bukti yang diajukan dalam persidangan pidana khususnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum mesti diuji keabsahannya di persidangan oleh hakim. Hal itu mutlak dilakukan untuk memperoleh kepastian apakah barang bukti atau alat bukti tersebut sah atau tidak dipergunakan dalam mengambil keputusan.

“Kalau suatu barang bukti digital tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut ahli forensik digital, maka dari dari segi hukum acara pidana barang bukti atau alat bukti tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah,” jelasnya.

Berdasarkan hal itu, Prof Said berpendapat jika terjadi keraguan mengenai fakta di persidangan soal apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, maka demi hukum terdakwa sebaiknya dibebaskan daripada menghukumnya.

“Dalam hal terjadi keragu-raguan mengenai fakta persidangan tentang terbukti-tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana, maka demi hukum terdakwa lebih bijak dibebaskan sesuai asas hukum in dubio pro reo,” tegasnya.

Editor: Awang Darmawan

Rekomendasi Berita

Berita Terkini

Ungguli Akbar Faisal di Maros, Tim Optimis SYL ke Senayan

SULSELSATU.com, MAROS - Ketua Tim Syahrul Yasin Limpo (SYL)...

Amran Hadiri Pengundian BRI Simpedes Cabang Sengkang

SULSELSATU.com, SENGKANG - Wakil Bupati Wajo Amran menghadiri pengundian...

50 Peserta Sukseskan Milad 11 KSR Markas Kota Makassar

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Memperingati Hari Lahir KSR Markas Kota...

Baca Juga