Mendikbud Minta Pemprov Terapkan PPDB Sistem Zonasi dengan Baik

45

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy masih menekankan agar pelaksanaan Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online 2019 dapat berjalan baik di Sulsel. Pelaksanaan yang pertama kali dilakukan tahun lalu banyak menuai keluhan di hampir setiap daerah. 

Muhadjir mengatakan pelaksanaan itu agar tidak lagi menuai kebuntuan di antara guru dan orangtua siswa, sekaligus juga mendapat kawalan ketat dari pihak dinas terkait.

Apalagi, dengan sistem zonasi yang tetap diterapkan mampu memudahkan proses pendaftaran siswa tanpa harus terlibat ke sekolah langsung, lantaran sudah sistem online.

“Siswa-siswa yang nanti akan memasuki tahun ajaran baru, karena itu saya minta bekerjasama dengan dinas kependudukan dan catatan sipil di daerah. Sehingga kita harapkan Kalau bisa tidak ada lagi pendaftaran yang ribut di sekolah, anak-anak sudah bisa mendaftar walaupun tidak harus ke sekolah,” papar Muhadjir, usai membuka jalan sehat Gebyar Pendidikan, di Makassar, Minggu (17/2/2019).

Dalam mengawasi seluruh proses pelaksanaan PPDB 2019, Muhadjir telah mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membangun pendidikan nasional yang lebih berkualitas dan transparan dianggap akan efektif. “Kami bekerja sama dengan KPK dan cyber pungli untuk mengawasi proses itu,” tuturnya.

Selain itu, sebagai bentuk pencegahan, Kemendikbud telah resmi menghapus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai dokumen pendukung untuk masuk sekolah. Pasalnya, SKTM kerap dipalsukan seperti yang terjadi pada PPDB tahun lalu. Penghapusan SKTM, diyakini dapat menekan kemungkinan praktik curang dalam PPDB 2019.

“Masih ada, tapi bisa kami minimalisasi. Dengan sistem zonasi, yang kami utamakan adalah mereka yang tinggal di radius terdekat dengan sekolah sehingga tidak bisa orang luar masuk,” tutur Muhadjir.

Kemudian, dalam Permendikbud, ditegaskan juga penafsiran jarak atau radius dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi tahun ajaran 2019/2020. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesalahpahaman penafsiran jarak antara aturan PPDB dengan pemerintah setempat, seperti yang terjadi pada PPDB tahun 2018 lalu.

Sementara itu, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengatakan, dirinya setuju perihal pelaksanaan PPDB sistem zonasi ini. Hanya saja kata dia sebelum menerapkan sistem zonasi alangkah baiknya pemerintah pusat menghapus sekat status setiap sekolah.

“Saya setuju dengan sistem zonasi, saya sudah terapkan sistem itu di Bantaeng. Jadi sebenarnya zonasi itu sangat penting sekali, tapi yang penting adalah standarisasikan dulu sekolah-sekolah. Tidak ada lagi sekolah unggulan, nah kalau sistem ini maka kemana pun anak-anak sekolah maka standarnya sama. Tingkat kenyamanan sekolahnya, fasilitas sekolah sama. Ini sangat penting, baru kita bikin sistem zonasi,” jelas NA.

Penulis: Jahir Majid
Editor: Hendra Wijaya

Rekomendasi Berita

Berita Terkini

NasDem Perkuat Posisi sebagai Parpol Papan Atas

SULSELSATU.com, JAKARTA - Partai NasDem semakin memperkuat posisinya sebagai...

SAR dan RMS Dapat Amunisi dari Bang Ogi Community

SULSELSATU.com, SIDRAP - Sekretaris DPW Partai Nasdem Provinsi Sulawesi...

Canangkan Zona Integritas, Kejari Parepare Komitmen WBK dan WBBM

SULSELSATU.com, PAREPARE - Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare telah mencanangkan...

Baca Juga