Sertifikat Tanah Gratis Hanya Hoaks, Di Jeneponto Bayar Rp250 Ribu per Orang

510
Bupati Jeneponto Iksan Iskandar mendatangani MoU dengan Kapala BPN Jeneponto. (Sulselsatu/Dedi)

SULSELSATU.com,JENEPONTO – Pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerbitkan sertifikat tanah tanpa dipungut biaya melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).

Namun di Jeneponto, sebanyak 3.500 sertifikat tanah untuk masyarakat yang akan terbit melalui program PTSL itu akan dibebankan oleh masyarakat dengan membayar Rp250 ribu pe rorang.

Hal tersebut diterungkap dalam acara penanda tanganan MoU tentang pertanahan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) Cabang Jeneponto dan Pemkab Jeneponto di halaman Kantor Bupati Jeneponto, Senin (18/2/1/2019).

“MoU tadi dilakukan, bahwa Kementrian Pertanahan mengeluarkan program agar berjalan baik, yakni program persertifikatan tanah-tanah masyarakat,” ujar Bupati Jeneponto Iksan Iskandar.

Iksan mengaku, terkadang dalam pelaksanaan program tersebut, biasanya ada oknum yang melakukan provokator sehingga membuat suasana tugas BPN itu terganggu.

“Katankanlah misalnya ada pengutan yang tidak resmi, padahal semua itu sudah dibicarakan sebelumnya,” ujar Iksan.

Iksan juga membenarkan jika program pemerintah pusat itu adalah gratis untuk masyarakat.

“Memang persertifikatan tanah itu gratis, tapi dalam pelaksanaan untuk menunjang operasional memang ada beberapa anggaran yang harus diadakan, termasuk pengadaan patok, tali dan lain lainya yang menunjang pelaksanaan itu maka dikeluarkanlah kesepakatan untuk memberikan biaya operasional. Bukan dibebankan (masyarakat) tapi partisipasi seadanya. Kira- kira Rp250 ribu per orang,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala BPN Jeneponto Marliana mengatakan, berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agraria, Menteri Dalam Negeri, Jeneponto salah satu penerima PTSL tahun 2019 sebanyak 3.500 sertifikat.

Marliana mengakui jika pada proses penertiban sertifikat tanah itu dibebankan oleh masyarakat sebesar Rp250 ribu.

“Itu sesuai SKB 3 Menteri dan ditindak lanjuti oleh Perbub Tahun 2017 kemarin, dan itu ada zona. Untuk Sulawesi Selatan itu maksimal Rp250 ribu, artinya itu fleksibel bisa melihat kemampuan masyarakat bagaimana dan itu maksimal tidak boleh lebih dan boleh kurang dan itu kewajiban masyarakat Rp250 ribu maksimal,” ujar Marlina.

Titik untuk 3.500 sertifikat tanah sendiri melalui PTSL akan dipusatkan di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu.Marliana.

Penulis: Dedi
Editor: Hendra Wijaya

 

Rekomendasi Berita

Baca Juga